SEMARANG - Pengusutan kasus dugaan korupsi APBD Jateng 2003 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng membuat trauma anggota baru DPRD Jateng.

Muncul kekhawatiran, Dewan bakal dipimpin oleh seorang tersangka karena ada kandidat ketua yang merupakan anggota lama.

Anggota Dewan dari PAN, Thontowi Jauhari, kemarin mengungkapkan kekhawatirannya atas persoalan yang menimpa DPRD Jateng. ''Kami khawatir, ketua Dewan adalah seorang yang dinyatakan sebagai tersangka. Hal itu akan membuat citra Dewan makin terpuruk,'' katanya di Gedung Berlian.

Kendati tidak bersedia menyebutkan kandidat ketua itu, dari perkembangan peta politik di gedung DPRD Jateng itu muncul tiga nama, yaitu HM Hasbi dari Partai Golkar, Abdul Kadir Karding dari PKB, dan Murdoko dari PDI-P. Murdoko baru kali pertama menjadi anggota Dewan Jateng. Dua nama lain merupakan pimpinan Dewan periode sebelumnya.

Untuk itu, Thontowi mendesak kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melakukan praekspose hasil penyelidikan tim Kejati Jateng. Sebab, kasus yang menyangkut dugaan penyimpangan APBD Jateng 2003 itu kini sedang dalam penanganan Kejagung.

''Setelah Kejagung melakukan praekspose, Kejati harus segera mengusut lebih lanjut sehingga diketahui lebih pasti status hukumnya,'' ungkapnya.

Status hukum itu untuk membuktikan apakah semua anggota Dewan yang lama terbukti korupsi atau justru dinyatakan tidak bersalah.

Dia mengharapkan, status hukum itu bisa diketahui publik sebelum pelaksaan voting untuk menentukan ketua Dewan definitif periode 2004-2009. Menurut pendapat dia, status hukum itu diketahui setelah pemilihan dan akan memengaruhi pemilihan.

''Bisa jadi, ketua Dewan yang terpilih berstatus tersangka. Bila demikian, bukankah lembaga DPRD Jateng bisa merosot?'' tandasnya.

Pada lain pihak, Koordinator Bidang Investigasi dan Monitoring KP2KKN Jateng Boyamin mengungkapkan, penanganan kasus korupsi Dewan tidak bisa dicampur dengan persoalan politik. Namun, untuk menjaga agar nama lembaga DPRD pada masa akan datang tidak terpuruk karena persoalan sebelumnya, seharusnya pimpinan Dewan sekarang tidak dipimpin oleh orang yang pernah menjadi anggota periode sebelumnya.

''Jika menginginkan lembaga Dewan bersih, jangan pilih anggota Dewan yang lalu,'' ujarnya sembari menekankan, itu bukan berarti dirinya mendukung pencalonan seseorang.

Abdul Kadir Karding mengatakan, bila dipercaya oleh 100 orang anggota DPRD maka dirinya akan maju. ''Akan tetapi, saya belum saatnya maju sebagai ketua Dewan. Kami tahu diri dengan perolehan 15 kursi tidak akan ikut berebut di kursi ketua,'' tuturnya setelah berbicara dalam acara pemenangan Mega-Hasyim di Gedung Juang '45, Kamis lalu.

Dia mengemukakan pula, dirinya tidak pernah melakukan deal-deal politik dengan Hasbi. Dia menyatakan tidak mendapat tugas dari partai untuk menjalin kesepakatan-kesepakatan politik karena yang ditugasi adalah pimpinan partai.

''Saya ditugasi untuk kepentingan lain dan tidak ada kaitannya dengan bursa ketua Dewan,'' tandasnya. (G1-83j)