SUKOHARJO--Pelantikan anggota DPRD periode 2004-2009 hari ini, dibayang-bayangi aksi demo. Kabar yang beredar menyebutkan, ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat di Sukoharjo akan dikerahkan dalam demo tersebut.

Wahyu Soni dari LSM Jempol mengakui rencana aksi tersebut. Dikatakan, pengerahan massa tidak dimaksudkan untuk mengganggu acara pelantikan. Sebaliknya, hal itu dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jangan sampai anggota DPRD baru itu berprilaku seperti DPRD periode sebelumnya.

'' Saya rasa menyampaikan aspirasi tidak ada salahnya. Justru diharapkan dengan penyampaian aspirasi itu, anggota Dewan yang baru dilantik akan lebih mawas diri,'' katanya.

Secara terpisah, Sekwan Lasiman SH mengatakan, persiapan pelantikan sudah selesai.

''Namun nanti, pintu gerbang akan ditutup selama acara berlangsung. Hal itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Para undangan diharapkan membawa kartu undangan yang telah diberikan. Untuk pengamanan, juga melibatkan jajaran Polres.''

Ketua DPC PPP, Sumarno Budipranoto mengaku sudah mendengar rencana aksi tersebut. Dia menilai, aksi penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar asal dilakukan dengan santun.

''Silakan saja kalau mau menyampaikan aspirasi; kami siap menerima. Yang penting, aksi dilakukan dengan sopan. Sebenarnya, kalau menyampaikan aspirasi bisa saja melalui perwakilan. Namun, akan kami lihat besok (hari ini),'' ujar anggota terpilih dari PPP tersebut.

Sementara itu, gladi bersih pelantikan masih menyisakan sejumlah pertanyaan bagi anggota Dewan. Mereka mempertanyakan tentang belum adanya kejelasan, siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua sementara DPRD. Padahal dalam gladi bersih, seharusnya semua persoalan sudah selesai sehingga tidak ada lagi ganjalan.

''Saya khawatir, ketidakpastian itu bisa mengganggu kegiatan pelantikan,'' ujar anggota terpilih, Suryanto SH.

Protes

Anggota asal PPP itu mengingatkan, pengumuman ketua dan wakil ketua sementara yang dilakukan secara mendadak bisa memicu protes. ''Ada apa sebenarnya, sehingga penetapan nama ketua dan wakil ketua sementara masih menggantung. Apa nanti tidak memicu protes dari pihak yang merasa dirugikan?''

Ketua DPD Partai Golkar, Sri Waluyo menyatakan, molornya penetapan ketua dan wakil ketua sementara berdampak terhadap pelantikan.

''Seharusnya, untuk gladi bersih itu semua sudah jelas, termasuk siapa yang jadi ketua dan wakil ketua sementara. Tapi ini aneh, kedua nama yang bakal memimpin rapat Dewan usai pelantikan malah belum jelas. Kalau nanti penetapannya mendadak, bisa-bisa memicu protes dari pihak yang merasa dirugikan,'' katanya tanpa menjelaskan siapa pihak yang akan dirugikan itu.(G10-85a)