JAKARTA - Ketegangan antara kubu Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG) dan yang pro-Koalisi Kebangsaan di Partai Golkar memuncak. Meski demikian, Jusuf Kalla secara tegas menyatakan dirinya tidak bersalah. Sementara itu di lain pihak, Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengancam anggotanya yang mbalela.

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengaku belum mendapat surat teguran resmi dari Akbar Tandjung. Pernyataan itu diungkapakan Kalla saat menghadiri acara ''Minggu Gembira'' yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. ''Belum, belum ada teguran,'' kata Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin itu, kemarin.

Karena itu, dia belum bisa menjelaskan soal ancaman teguran kepada dirinya yang bakal dikeluarkan oleh Partai Golkar. ''Ya kalau diberi, masa tidak siap," ujarnya.

Jusuf Kalla yakin dirinya tidak akan dipecat dari Partai Golkar. Sebab, seorang anggota partai itu dipecat bila ada kesalahan, sedangkan dia mengaku tidak salah.

Sebelumnya, Akbar Tandjung mengatakan, Kalla tidak bisa mencampuri urusan Partai Golkar. Sebab, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu maju menjadi wakil presiden dari Partai Demokrat, bukan dari Partai Golkar.

Partai Golkar telah memberi peringatan kepada anggotanya yang melanggar ketentuan partai atau putusan Rapim Golkar. ''Satu kali, jika direspons positif akan kami anggap selesai. Kami akan mengamati terus," ujar Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung seusai acara Ikrar Barisan Muda Koalisi Kebangsaan.

Surat peringatan oleh partai, lanjut Akbar, sudah diberikan. Namun bila memang tidak ada respons atau masih melakukan hal-hal yang sama, pihaknya akan mempertegas lagi peringatan tersebut. Langkah itu tidak akan dilakukan dalam waktu yang lama karena waktu sampai pada pemilihan presiden putaran kedua itu sudah sempit. "Berbagai kemungkinan akan kami lakukan nanti," ungkap Akbar.

Akbar juga mengimbau anggota Golkar yang melanggar amanat rapim untuk kembali ke garis yang telah ditetapkan partai. Sebab, putusan rapim adalah putusan yang diambil secara demokratis dan terbuka.

Dia juga menjelaskan, ada sejumlah aturan keorganisasian dalam Golkar yang membuat partai tersebut tidak bisa semena-mena memecat anggota atau pengurus yang nyeleneh terhadap kesepakatan partai. ''Kita akan amati terus bagaimana langkah-langkah mereka. Kan ada aturan-aturan dalam organisasi kami. Kami beri peringatan dulu dong. Kalau tetap tidak mau, tentu kami akan ambil tindakan lebih tegas.''

Bagi-bagi Kekuasaan

Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Djamal Doa berpendapat Koalisi Kebangsaan yang diprakarsai PPP, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PDS bukan untuk kepentingan bangsa. ''Hanya mengutamakan kepentingan elite politik saja dan tujuannya tidak lain hanya bagi-bagi kekuasaan," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Hal itu terindikasi adanya bagi-bagi jabatan baik di kabinet/eksekutif maupun di lembaga-lembaga lainnya yang kini sudah mulai marak dibicarakan.

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini menyatakan, dengan dasar koalisi yang demikian, bila mereka berpemerintahan tidak akan menyentuh kepentingan konstituen partai atau rakyat. ''Mereka cenderung mementingkan kepentingan diri dulu, apalagi jika mereka memperhitungkan modal kampanye yang demikian besar harus kembali.''

Mantan politikus PDI-P Haryanto Taslam, dalam diskusi yang digelar Radio 68H di restoran Mina Hotel Sahid Jaya Jl. Sudirman, Jakarta Pusat juga menjelaskan perihal adanya upaya memanipulasi rakyat dengan jalan koalisi. ''Harusnya parpol mendekatkan konstituennya agar dapat memlih sesuai dengan keinginan masing-masing. Jangan terlalu menggebu-gebu melakukan manuver-manuver politik yang akhirnya hanya mereduksi nilai-nilai demokrasi.''

Pembicara lainnya Bara Hasibuan selaku ketua OC Aliansi Masyarakat untuk Perubahan mengatakan, koalisi tidak menjamin 100% dukungan dari partai-partai yang bergabung, karena di Indonesia parpol tidak memiliki disiplin kepartaian.

Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, koalisi kerakyatan yang mendukung SBY-Kalla itu tidak tepat. ''Di mana-mana, koalisi itu dibangun oleh parpol, sehingga koalisi kerakyatan itu hanya dibentuk untuk meng-counter Koalisi Kebangsaan.''

Akbar Tanjdung menyatakan, parpol dan rakyat tidak bisa dipisahkan dalam demokrasi. Sebab rakyat menyalurkan aspirasinya lewat parpol.

''Parpol dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Rakyat menyalurkan aspirasi dalam parpol dan kepentingan mereka disalurkan dalam parpol, kemudian parpol memperjuangkannya melalui lembaga-lembaga di mana parpol berkiprah.''

Dia menjelaskan, Koalisi Kebangsaan memberikan dukungan kepada Mega-Hasyim karena ingin melanjutkan proses reformasi dan pembaruan yang sudah dirintis Mega. ''Mega-Hasyim merupakan kombinasi ideal antara nasionalis dan religius. Pasangan ini juga memperlihatkan komitmennya untuk membangun kehidupan demokrasi di negeri ini," kata Akbar. (di-83n)