-- Seolah-olah sudah diskenario, dunia industri hiburan di Tanah Air mengetengahkan fenomena baru dengan melibatkan publik secara interaktif dalam memilih idola-idola, bersamaan waktunya ketika bangsa Indonesia memilih presidennya secara langsung. Akademi Fantasi Indosiar (AFI) mencatat sukses besar hingga penyelenggaraan kali ketiga, lalu RCTI merilis Indonesian Idol yang Sabtu malam lalu telah menyelesaikan rangkaian grand final dengan menghasilkan Joy Destiny Tobing sebagai idola. Kontes Dangdut Indonesia (KDI) TPI juga tinggal menyisakan lima finalis. Terdapat beberapa kemiripan antara proses-proses pilpres dan fenomena interaktif memilih ikon industri hiburan itu dalam nuansa tarik-menarik ''mesin politik'' dan suara rakyat.

-- Dalam pilpres, pertarungan wacananya memuncak pada manuver koalisi elite partai politik yang berhadapan dengan kenyataan politik bahwa rakyatlah yang akan menentukan memberi suara kepada siapa. Walaupun elite parpol melakukan aliansi, apakah ada jaminan para pemilih akan mengikuti arah aliansi tersebut? Hal ini juga berlangsung dalam berbagai kontes industri hiburan yang pemenangnya ditentukan berdasarkan persentase jumlah suara pemilih melalui short message service (SMS). Setiap pekan, kontestan yang meraih suara paling rendah akan tereliminasi -- atau ''dijemput'' dalam format KDI. Komentar-komentar dewan juri -- seperti halnya aliansi elite parpol -- pada akhirnya hanya menjadi pertimbangan atau pemandu, sedangkan keputusan suara tetap di tangan pengirim SMS.

-- ''Daulat rakyat'' dan ''daulat SMS'' mengajarkan banyak hal dalam proses berdemokrasi. Dalam analogi AFI, Indonesian Idol, atau KDI, secara sederhana dapatlah dirumuskan, keputusan rakyat tidak mungkin dapat ditekan, diarahkan, atau dipengaruhi ketika dia sudah memiliki ''jago'' yang akan dibela dengan SMS-nya. Komentar Trie Utami boleh ilmiah, upaya-upaya ''indoktrinasi'' Indra Lesmana atau Meuthia Kasim juga boleh memojokkan sedemikian rupa finalis yang dianggap kurang representatif, tetapi seberapa jauh hal itu mampu membelokkan kekuatan ''daulat SMS'' karena keputusan tertinggi ada di tangan pemegang telepon seluler? Bahkan menjadi menarik, yakni ketika seorang calon dipojokkan oleh dewan juri, cenderung muncul naluri pembelaan untuk mengirim suara.

-- Kita juga memperoleh pembelajaran tentang fairness: bagaimana seharusnya mau mengakui suatu hasil. AFI, Indonesian Idol, juga KDI mengetengahkan sikap kontestan-kontestan yang siap menerima ketersisihan, serta bagaimana mereka yang bertahan memberi dukungan moral kepada yang terlemininasi yang notabene sebenarnya adalah rival mereka. Terhadap dewan juri pun kita seharusnya mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana seharusnya seseorang bersikap dengan martabat dan integritas tinggi sebagai pemegang ''kekuasaan''. Bahwa seorang juri memiliki standar penilaian subjektif tidaklah dapat dihindari. Tetapi tetap saja dibutuhkan koridor untuk tidak mengeksploitasi kekuasaan itu sekadar dalam frame subjektivitasnya.

-- Bisa jadi tidak terasa, dengan kontes-kontes semacam itu, kita -- khususnya generasi muda -- menjadi makin terbiasa menghadapi perbedaan-perbedaan pilihan dalam hidup ini. Lewat komentar para juri, publik diarahkan untuk memilih, tetapi pada akhirnya kitalah yang memutuskan sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Perkembangan ini juga tepat untuk dianalogikan dengan tahapan-tahapan pemilu presiden. Berbagai pernyataan, gerakan, aliansi, dan platform yang disampaikan pada hakikatnya merupakan pemandu, tetapi selebihnya akan ditentukan oleh keyakinan para pemilih. Justru pada tingkat dinamika inilah para elite politik melalui mesin politik partai dituntut untuk tidak mengabaikan pendidikan politik di balik pergumulan menuju kekuasaan.

-- Dalam sistem pilpres kali ini, kita mencoba mempertemukan kapabilitas, kredibilitas, karisma, peran mesin politik partai dengan fakta akhir ''vonis'' suara rakyat. Yang ideal, seperti dalam fenomena industri hiburan adalah bagaimana mempertemukan sedekat mungkin ''daulat SMS'' dengan fakta kualitas kontestan yang akhirnya keluar sebagai pemenang, sehingga yang dihasilkan adalah produk objektif. Dalam konteks pilpres, bagaimana ''daulat rakyat'' tidak menghadapi kesenjangan yang terlalu lebar dengan ''kemauan'' partai-partai politik. Padahal kenyataan itu bisa saja terjadi. Dan, seandainya mesin politik parpol tidak mampu untuk mendekatkan, jelas kita perlu berintrospeksi: mengapa dan di mana letak kesenjangan antara suara (elite) parpol dan suara konstituennya?