-- Keributan internal partai-partai politik, khususnya Partai Golkar, menghadapi pemilihan presiden putaran kedua semakin memuncak. Ketua Umum Akbar Tanjung memberi peringatan kepada kader dan sebagian pengurusnya yang dinilai kurang loyal karena tidak mendukung hasil keputusan Rapimnas Partai Golkar. Menurut keputusan, partai berlambang pohon beringin itu mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Sementara itu, beberapa tokoh partai seperti Fahmi Idris, Priyo Budi Santoso, dan Marzuki Darusman cenderung ke Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Peringatan ketua umum itu juga dilayangkan kepada Jusuf Kalla yang dinilai memecah belah partai. Apakah peringatan itu akan ditaati oleh yang bersangkutan ataukah tidak sehingga akan sampai pada pemecatan?

-- Kita semua belum tahu dan akan melihat perkembangannya. Namun kalau toh Partai Golkar dapat kembali solid, apakah dengan begitu mesin politiknya secara otomatis akan berjalan dalam memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya? Pemilihan presiden secara langsung merupakan sebuah fenomena baru. Bagi parpol yang menjagokan ketua umumnya, tidak akan ada kebingungan tentang sikap walaupun belum ada jaminan apakah seseorang yang dulu memilih partai X kemudian juga akan memilih calon presiden atau wakil presiden dari partai yang sama. Lalu bagaimana pula dengan partai lain yang calonnya sudah gugur pada putaran pertama? Bisa netral seperti PKB atau mendukung salah satu calon seperti Partai Golkar.

-- Meski demikian, tampaknya peran dan fungsi partai politik di Indonesia kelak masih tetap kabur. Seperti yang disampaikan Prof Riswandha Imawan MA PhD dalam pidato pengukuhannya, Sabtu lalu, selama ini partai politik belum mampu memberikan warna kepada rezim yang berkuasa. Justru sebaliknya, dikendalikan oleh rezim ke dalam format politik yang diimajinasikan oleh rezim itu sendiri. Era Orde Baru adalah contohnya. Kekuasaan mutlak ada di tangan Soeharto, sedangkan partai politik tak lebih sebagai instrumen dan ornamen yang diciptakan untuk mendukung kekuasaan dalam sebuah sistem yang seolah-olah demokratis. Tidak hanya pada masa Pak Harto. Sebelumnya, pada masa Soekarno dan bahkan sejak zaman kolonial, kondisinya sama. Sekarang pada era reformasi, perubahan pun belum terjadi.

-- Momentum reformasi belum dapat dimanfaatkan parpol untuk menata diri dan melakukan pembenahan secara internal. Partai politik masih bergantung pada beberapa fungsionaris atau petingginya, bahkan figur pemimpinnya yang karismatik. Lobi di tingkat elite cenderung diwarnai oleh kepentingan individu ketimbang kepentingan partai politik itu sendiri. Yang lebih mendasar, parpol belum mampu berfungsi sebagai penyalur aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan secara tidak langsung mewarnai rezim. Katakanlah Megawati-Hasyim yang menang, apakah PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan partai-partai lain yang mendukung akan menawarkan sebuah kontrak politik yang jelas. Rasanya tidak. Partai-partai itu sudah merasa cukup ketika diberi kursi di kabinet.

-- Kalau SBY-Kalla yang menang, maka semakin banyak partai yang kemungkinan tak akan dilibatkan secara langsung dalam pemerintahan. Memang tidak harus masuk dalam pemerintahan. Sebuah partai politik bisa berjuang dan menyalurkan aspirasi lewat parlemen. Namun kenyataan menunjukkan, partai-partai itu lebih dikendalikan oleh kekuatan rezim. Kalaupun parlemen pada era reformasi pernah menggulingkan presiden, itu adalah bagian dari pertarungan politik di tingkat elite. Sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sebuah partai politik. Pertanyaan kita, sampai kapan hal ini terjadi? Dalam pandangan Riswandha, sebaiknya partai-partai itu lebih berkonsentrasi pada pembenahan internal katimbang memperjuangan pemenangan pemilu.

-- Jelas hal itu pemikiran yang masih ideal, meski harapan bukan sama sekali tidak ada. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang dipandang tak terlalu berambisi meraih kekuasaan atau terlibat dalam hiruk pikuk memperebutkan kekuasaan. Partai itu dinilai cukup solid walaupun relatif kecil, sedangkan partai-partai lain, baik yang lama maupun yang baru, belumlah menunjukkan soliditasnya, terutama dikaitkan dengan sosok dan perannya memperjuangkan aspirasi dalam pemerintahan yang berkuasa. Kita mendambakan partai politik yang genuine, yang bukan alat sebuah rezim atau sekadar kuda tunggangan bagi elitenya untuk memperoleh kedudukan. Untuk itu, selain soliditas, juga diperlukan organisasi yang baik dan tentu saja landasan yang jelas.