MAGELANG-Dampak bergabungnya tiga anggota DPRD Kota Magelang dari Partai Demokrat ke dalam Fraksi PDI Perjuangan, menyebabkan jabatan Endang Sulistyowati SH selaku Ketua Tim Kampanye SBY-JK diganti.

Dia yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat, selanjutnya hanya didudukkan sebagai penasihat tim kampanye tersebut.

Endang saat dihubungi di rumahnya kemarin mengakui hal itu. Tanpa menyebutkan siapa penggantinya, dia mengatakan, penggantian dilakukan Sabtu (4/9) dalam rapat tim kampanye SBY-JK se-Jateng di Semarang.

''Saya tidak keberatan diganti karena kesibukan saya sebagai anggota DPRD Kota Magelang,'' tuturnya.

Dia membantah bahwa dirinya diganti karena tiga wakil rakyat dari Partai Demokrat bergabung ke Fraksi PDI Perjuangan. ''Kalau semuanya saya pasti nggak bisa optimal, sehingga saya hanya sebagai penasihat tim kampanye. Pak Ismail, (Ketua Tim Kampanye SBY-JK Jateng-Red) juga nggak apa-apa,'' ungkapnya.

Meski Endang mengaku seperti itu, kenyataan di lapangan berbeda. Ternyata penyebabnya adalah wakil Partai Demokrat di DPRD Kota Magelang bergabung ke Fraksi PDI Perjuangan.

Hal itu terbukti dengan terbitnya surat dari Tim Sukses & Kampanye SBY-JK Kota Magelang tanggal 1 September 2004 yang ditujukan kepada HM Ismail, Ketua Tim Kampanye SBY-JK Provinsi Jateng.

Berdasar surat bertanggal 30 Mei 2004, HM Ismail mengangkat lima orang sebagai Tim Kampanye SBY-JK Kota Magelang. Yaitu, Endang Sulistyowati SH (Partai Demokrat), HM Ma'ful (PKP Indonesia), Pius Gou (Tim Rajawali), Rahman (Tim Jusuf Kalla), dan Joko Wicaksono-Dadang S (Partai Bulan Bintang), masing-masing sebagai ketua dan jurkamda.

HM Ma'ful saat dihubungi mengaku telah mengirim surat tanggal 1 September 2004 kepada HM Ismail. Isinya meminta agar Endang dinonaktifkan sebagai Tim Sukses SBY-JK. Selain Ma'ful, surat itu juga ditandatangani Pius Gou, Rahman, dan Joko Wicaksono dan Dadang S.

Bergabung dengan FPDI-P

''Usulan agar Endang dinonaktifkan muncul karena dia dan dua wakil Partai Demokrat bergabung ke Fraksi PDI Perjuangan,'' tegasnya.

Dia mengemukakan, seharusnya dia mengetahui bahwa Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan berseberangan dalam mendukung capres dan cawapres pada pilpres putaran kedua. '

'Endang selaku Ketua DPC Partai Demokrat malah mengatakan bahwa penggabungan itu tidak masalah karena pilpres tersebut urusan tingkat pusat. Mengingat posisinya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, seharusnya dia mendukung kebijakan partai, bukan berbicara seperti itu,'' ujar Ma'ful

Selain itu, penggabungan tersebut telah meresahkan masyarakat, yang berakibat membentuk opini negatif dalam pilpres putaran kedua di Kota Magelang.

''Pernyataan Endang bahwa pilpres urusan pusat, juga telah mengabaikan dukungan masyarakat Kota Magelang,'' tandasnya.

Dengan pertimbangan itu, tambah Ma'ful yang juga Ketua DPK PKP Indonesia, pihaknya mengusulkan kepada HM Ismail agar menonaktifkan Endang Sulistyowati SH sebagai tim kampanye sejak 1 September 2004. ''Hasilnya, Endang diganti dan ditetapkan sebagai penasihat.'' (P60-76e).