PURWOKERTO-Paguyuban Petani Banyumas (PPB) dalam siaran pers, kemarin, meminta jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten, aparat keamanan, dan Perhutnai menghentikan teror dan intimidasi ke kalangan petani anggota paguyuban itu.

Dalam surat terbuka ke pemimpin DPRD dan Bupati Banyumas, Ketua PPB Slamet Suparno menyatakan dalam investigasi dan advokasi PPB di sejumlah basis paguyuban itu ditemukan kasus petani diminta dan ditakut-takuti agar tidak ikut-ikutan terlibat organisasi dan aktivitas PPB.

"Di sejumlah basis, anggota kami dilarang oleh aparat bergabung dengan PPB atau mengikuti kegiatan kami," ujar Slamet. Surat terbuka itu, Sabtu (4/9), juga dia sampaikan ke media massa nasional dan lokal.

Dia menduga di sejumlah tempat ada intimidasi dan teror kepada petani, terutama petani pinggiran hutan. Itu terjadi antara lain di Baseh (Kedungbanteng), Sunyalangu (Cibun) Karanglewas, dan Gununglurah (Cilongok). "Mereka juga melarang petani membentuk kelompok petani atau mengikuti kegiatan PPB tingkat kabupaten," ujarnya.

Di alam demokrasi, menurut pendapat PPB, keterbukaan dan kemandirian yang dibangun petani lewat organisasi dan kegiatan nyata semestinya didukung dan diberi ruang. Bukan sebaliknya.

PPB menduga tindakan tersebut tak lepas dari aktivitas paguyuban selama ini dalam memperjuangkan hak petani dan persoalan tanah. Terakhir PPB melakukan aksi damai besar-besaran 23 Agustus dalam rangka memperingati HUT Ke-59 RI di alun-alun Purwokerto. Kegiatan itu bagian dari rapat umum PPB di Gedung Soedteja pada siang harinya.

Surat terbuka bernomor 013/PPB/2004 juga ditujukan ke Presiden, pemimpin DPR, Ketua Komisi Nasional HAM, pemimpin DPRD Jateng, Gubernur Mardiyanto, dan Sekjen Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (Agra). (G22-86)