WONOGIRI-- Upaya penanganan Waduk Gajahmungkur harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup dengan pengerukan endapan (sedimentasi) lumpurnya saja.

''Maaf, kalau hanya dilakukan dengan pengerukan, Wonogiri terpaksa akan menolak,'' tegas Bupati Begug Poernomosidi.

Bupati menyadari, dirinya bukan insinyur teknik yang ahli bendungan. ''Namun saya mampu menangkap masalah dengan melihat kondisi riil di lapangan,'' katanya.

Dia menyatakan lebih mudah menangkap persoalan nyata yang terjadi. Demikian juga dengan kondisi Waduk Gajahmungkur saat ini.

Sebagai aset nasional, waduk legendaris yang pernah meminta tumbal pemindahan 60 ribu warga di 51 desa itu, kini kondisinya memprihatinkan. Sebab kondisi waduk kini telah dangkal dan penuh sedimentasi lumpur.

Upaya pengerukan pernah dilakukan dua kali. Yang terakhir dilaksanakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai realisasi bantuan hibah pemerintah Jepang.

Namun pengerukan menggunakan kapal keruk itu tak sebanding dengan laju sedimentasi baru. JICA berhasil mengeruk 250 ribu m3 lumpur. Namun saat musim penghujan datang, timbul sedimentasi baru 2,5 juta m3.

''Ini kenyataan. Namun tidak pernah dipedulikan oleh Pemerintah Pusat,'' keluh Begug.

Dia mengungkapkan, jika pendangkalan waduk dibiarkan, hal itu akan mengurangi daya tampung air sebagai penahan banjir.

''Suatu saat banjir bisa menenggelamkan Solo akibat luapan Bengawan Solo tak mampu ditampung di Waduk Gajahmungkur,'' ungkapnya.

Akan Ditolak

Kata Bupati, kalau JICA nanti hanya melakukan pengerukan lagi seperti pernah dilakukan, hal itu akan ditolak oleh Wonogiri. Sebagaimana diberitakan, kerusakan tanaman penghijauan di areal sabuk hijau Waduk Gajahmungkur juga semakin parah.

Sebab, institusi pemerintah yang bertanggung jawab mengelolanya kini semakin tidak jelas.

Itu terjadi setelah pihak Proyek Bengawan Solo (PBS) menyatakan pengelolaan tersebut bukan kewenangannya lagi. (P27-49i)