BREBES - Dana pemilihan presiden (pilpres) tahap I dan II lebih dari Rp 4 miliar, kini menjadi beban berat APBD Kabupaten Brebes. Sebab, Pemkab sebelumnya tidak menganggarkan karena menggantungkan dana dari Pemerintah Pusat.

"Ternyata Pemerintah Pusat sama sekali tidak mengucurkan dana untuk pilpres I dan II sehingga APBD menjadi defisit cukup besar, yakni mencapai Rp 6,6 miliar lebih," papar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) H Kaspuri Rosyadi SH, kemarin.

Beban pilpres I yang harus ditanggung Pemkab sebesar Rp 1.778.340.000 dan pilpres II Rp 2.285.560.000 sehingga totalnya Rp 4.063.900.000. Dana itu antara lain dipergunakan untuk KPU, Panwas Pemilu, dan anggaran pengamanan.

Kaspuri menuturkan, total defisit anggaran tahun ini sebenarnya Rp 24.940.346.000 yang terdiri atas defisit murni Rp 20.876.446.000 dan pengeluaran untuk pilpres I-II Rp 4.063.900.000. Namun kemudian ada pemasukan berupa tambahan pendapatan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 9.368.340.000. Sisa lebih anggaran tahun 2003 Rp 3.925.714.000 dan penundaan pembayaran proyek jalan lingkar Bumiayu Rp 5 miliar. Jadi, desfisit itu akhirnya tinggal Rp 6.646.292.000.

Melihat angka defisit yang besar itu Kaspuri memprediksikan, pada perubahan anggaran tahun 2004 yang dijadwalkan pada September ini tidak ada lagi proyek fisik dan nonfisik yang bakal dianggarkan. Bahkan yang bakal dilakukan adalah penghematan anggaran di semua satuan kerja dinas/kantor/instansi pemerintah. "Kami akan melakukan efisiensi anggaran besar-besaran untuk menuntut defisit tersebut," paparnya.

Paling Rendah

Dia mengakui, dibandingkan dengan kondisi daerah lain di Jateng yang hampir semua mengalami defisit anggaran, tingkat defisit Kabupaten Brebes tergolong paling rendah. Namun karena untuk menutup defisit tersebut Pemkab tidak bisa utang kepada bank maka akan diupayakan dengan mengurangi Biaya Administrasi Keuangan Umum (BAKU) di setiap satuan kerja. Risiko pengurangan itu yang paling berat yaitu adanya pengurangan biaya lembur di tiap-tiap kantor dinas/instansi yang ada.

Tentang pelaksanaannya, Bupati akan mengeluarkan instruksi soal penghematan pengeluaran anggaran. Ini dimaksudkan supaya semua kepala satuan kerja memahami kesulitan yang kini sedang dihadapi Pemkabu.

Menghadapi kondisi ke depan yang serbasulit, Kaspuri mengatakan, Pemkab terpaksa akan menghemat anggaran dengan berani menjadi muka seram. Artinya, tidak semua anggaran yang sudah di alokasikan dalam APBD akan bisa dicairkan. "Tapi khusus untuk anggaran proyek yang sudah ditenderkan, tetap akan dikeluarkan sebagaimana mestinya." (wh-14n)