MUKERNAS PKB akhirnya memutuskan untuk netral pada pilpres putaran kedua. Dengan demikian, para pendukung PKB diberi keleluasaan memilih pasangan capres sesuai dengan hati nurani masing-masing. Keputusan ini tampaknya merupakan jalan tengah dari tarik - menarik dua kelompok yang lebih condong ke SBY dan Megawati. Mengapa PKB akhirnya netral, padahal sebagian besar DPW mendukung pasangan SBY-Kalla?

Netralitas PKB tampaknya lebih sebagai upaya untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang sedang bertarung di antara kubu. Dengan sikap netral, secara internal PKB tetap bisa mempertahankan keutuhan partai dan secara eksternal lebih bisa mempertahankan semua elemen pendukungnya. Dengan sikap netral, PKB terhindar dari resistensi para pendukungnya, termasuk elite-elitenya, yang sudah menetapkan pilihan mendukung salah satu capres. Sebaliknya bila mendukung pasangan capres tertentu, sama-sama mengandung risiko politik yang tidak ringan.

Dengan mendukung pasangan Mega-Hasyim, PKB memang akan mendapat kue kekuasaan cukup menggiurkan. Beberapa jabatan menteri tentu bisa didapat dengan mudah. Sebab betapa pun PKB ketinggalan kereta dalam membangun Koalisi Kebangsaan, namun koalisi itu tampaknya belum cukup untuk mengantarkan Megawati mempertahankan kursi kepresidenan. Kunci keberhasilan Koalisi Kebangsaan adalah sikap politik PKB. Jika partai itu masuk ke gerbong koalisi tersebut, pasangan Mega-Hasyim mempunyai peluang mengalahkan SBY-Kalla. Jika sebaliknya, hampir pasti SBY-Kalla bisa merebut kursi Megawati. Oleh karena itu, posisi PKB sangat strategis, sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi bagi pasangan Mega-Hasyim.

Hanya saja mendukung Mega-Hasyim tampaknya akan mendapat penolakan keras dari massa PKB, terutama pemilih PKB Jawa Timur yang fanatik kepada Gus Dur. Bagi pemilih ini, PDI-P dan Megawati dianggap sebagai aktor intelektual di balik pelengseran Gus Dur, sehingga baik sebagai pribadi maupun Ketua Umum PDI-P, Megawati dianggap bertanggungjawab atas penurunan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Di samping itu, mendukung Megawati berarti PKB harus berhadapan dengan banyak kiai kultural yang masih bersikukuh bahwa memilih presiden perempuan adalah haram. PKB juga harus kerja keras untuk menjelaskan kepada para konstituennya atas pilihan politiknya itu, karena pada saat pemilu legislatif dan pilpres putaran pertama, PKB menempatkan PDI-P sebagai partai status quo yang berseberangan dengan PKB sebagai partai pembaharu.

Bila mendukung SBY-Kalla, di tingkat massa resistensinya memang rendah. Berbagai studi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga menunjukkan, dukungan massa PKB ke SBY jauh lebih besar ketimbang ke Megawati. Namun, yang terpenting, dengan mendukung SBY, baik Gus Dur maupun pengurus PKB Jawa Timur tidak memiliki beban moral untuk mempertanggungjawabkan keputusan itu ke kiai-kiai sepuh di Jawa Timur seperti KH Abdullah Faqih dan KH Mas Subadar. Oleh karena itu, bisa dipahami jika Chirul Anam, Ketua DPW PKB Jatim, berada pada kubu mendukung pasangan SBY-Kalla.

Akan tetapi mendukung pasangan SBY-Kalla berarti menabuh genderang perang di antara massa PKB-NU pendukung Hasyim Muzadi dan Gus Dur.

Sejak pasangan Mega-Hasyim didukung oleh kiai-kiai sepuh seperti KH Idris Marzuki, KH Zainuddin Jazuli, KH Fawaid Syamsul Arifin, dan sebagainya, pasangan Mega-Hasyim mulai memiliki pendukung fanatik dari kalangan NU-PKB. Dengan menggunakan sentimen ke-NU-an, Hasyim dengan mudah mendapat dukungan kiai struktural dan sebagian massanya.

Kalau mendukung SBY-Kalla, PKB berpotensi kehilangan massa fanatik NU-PKB pendukung Hasyim. Kalau benar nantinya Hasyim memimpin PPP, bukan tidak mungkin massa NU-PKB itu akan diajak hijrah ke PPP.

Arah Suara PKB

Risiko-risiko politik semacam itulah tampaknya yang mendorong PKB untuk bersikap netral. Pertanyaannya, ke mana suara massa PKB, ke pasangan SBY-Kalla, Mega-Hasyim, atau golput seperti Gus Dur? Tidak mudah untuk menjawabnya.

Sebagai keputusan politik, posisi netral PKB dalam implementasinya bisa mengandung multi tafsir. Bagi pendukung fanatik Gus Dur, sikap netral bisa ditafsirkan sebagai golput. Namun di tingkat massa NU-PKB, sikap netral itu akan tergantung pada sikap politik, tausiyah, dan petunjuk para kiai di tingkat lokal. Kemana sikap politik kiai di tingkat lokal condong, akan banyak diikuti oleh massa NU-PKB.

Oleh karena itu, kata kuncinya adalah suara PKB yang pada pilpres putaran pertama mendukung pasangan Wiranto-Wahid. Di wilayah Jawa Timur, perebutan akan banyak terjadi di wilayah Tapal Kuda dan Pantura Jawa. Di wilayah ini, pasangan Wiranto-Wahid memperoleh dukungan mayoritas pemilih PKB. Persoalannya, karakteristik massa NU-PKB di wilayah ini adalah NU santri yang umumnya patuh pada para kiai.

Berbeda dengan NU kultural yang patuh pada kiai hanya pada urusan keagamaan, NU santri justru patuh pada kiai baik pada urusan keagamaan maupun duniawi, termasuk politik. Untuk itu, membaca pilihan politik massa NU-PKB di kalangan NU santri sebenarnya harus dilihat kemana arah pilihan politik para kiainya. Siapa pasangan capres-cawapres yang bisa merangkul para kiai dan elite NU di wilayah ini, dia akan memenangkan pertarungan dalam memperebutkan suara NU-PKB.

Di sinilah pentingnya variabel Hasyim Muzadi dimainkan oleh tim Mega-Hasyim. Sebagai Ketua Umum PBNU dan pengasuh pondok pesantren, Hasyim mempunyai peluang cukup besar untuk bisa mendekati kiai-kiai NU-PKB sekaligus massanya. Dengan sentimen ke-NU-an, Hasyim bisa mengetuk hati para kiai dan pendukung PKB-NU untuk mendukungan pasangan Mega-Hasyim.

Hasyim juga bisa memanfaatkan jaringan struktural NU mulai di tingkat pusat sampai ranting, desa-desa. Jika Hasyim bisa memanfaatkan jaringan NU, akan menjadi mesin politik yang tidak kalah efektifnya dengan mesin politik partai, apalagi Hasyim juga bisa memanfaatkan berbagai acara keagamaan dan ke-NU-an untuk kepentingan politiknya, seperti pengajian, yasinan, tahlilan, istigotsah, dan sebagainya.

Pada pilpres putaran pertama, Hasyim bisa menggaet sekitar 14 persen pemilih PKB.

Dengan sikap netral PKB pada putaran kedua, peluang Hasyim merangkul massa NU-PKB cukup besar. Problemnya, Hasyim Muzadi tampaknya tidak diberi peran maksimal pada pilpres putaran kedua. Ketidakmaksimalan Hasyim dalam merebut massa PKB pada putaran pertama menyebabkan dia tidak banyak difungsikan pada pilpres putaran kedua. Jika strategi ini tetap dikembangkan tim Megawati sampai 20 September, akan sangat sulit bagi Megawati bisa mempertahankan kursi kepresidenan. (18)

- Muhammad Asfar, dosen FISIP Unair dan direktur PuSDeHAM Surabaya