JAKARTA- Suasana elite politik di Partai Golkar semakin memanas. Setelah memberi peringatan kepada Ketua DPP Fahmi Idris dan kawan-kawan, kini giliran pendukung Fahmi menuntut agar digelar Munaslub untuk menggusur Akbar dari Ketua Umum DPP.

Sekitar 100 simpatisan dan kader Golkar yang mendukung langkah Fahmi Idris, Marzuki Darusman cs, yang tergabung dalam Forum Pembaruan Partai Golkar dkk, menuntut digelar munaslub untuk mengadili Akbar Tandjung atas keluarnya ancaman pemecatan terhadap kader yang dianggap membangkang.

Demo menandingi pendukung Akbar itu digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jl Thamrin Jakarta, dan berlangsung sekitar setengah jam sejak pukul 11.30. Aksi tersebut dilakukan oleh massa yang menamakan dirinya Gerakan Simpatisan, Kader Golkar, dan Forum Bersama Arus Bawah.

Massa menuntut DPP Golkar memberikan kebebasan bagi kadernya, untuk menetukan pilihan dalam pilpres mendatang, tanpa mendapat ancaman pemecatan. Bagi mereka, keputusan Golkar masuk dalam Koalisi Kebangsaan merupakan keputusan elite partai, bukan merupakan suara arus bawah.

Jika Akbar memecat Fahmi dan kawan-kawan, maka mereka menuntut agar Akbar dipecat melalui munaslub. "Munaslubkan Akbar," teriak mereka dalam orasi. Mereka juga mengecam Akbar atas keputusan yang dinilai memenuhi keinginan pribadi, karena hanya mementingkan kepentingan elite.

Sementara itu, pendukung Akbar tetap menuntut agar Fahmi diberi sanksi. Hal itu, disampaikan fungsionaris DPP Agun Gunanjar Sunarsa. Dia menilai peringatan terhadap sanksi mereka sangat ringan.

Dia menegaskan, teguran secara lisan itu sudah sering dilakukan sampai diberi surat peringatan tertulis.

Sementara itu untuk Jusuf Kalla, menurut Agun, sanksi pemecatan tidak berlaku. Agun menambahkan, Kalla menjadi cawapres pendamping SBY bukanlah merepresentasikan Golkar.

"Ini beda dengan Jusuf Kalla, tidak ada hubungan dengan Kalla. Pada hakikatnya, Kalla tidak melanggar AD/ART Partai Golkar. Dia memang kader Golkar, tapi tidak mempresentasikan Partai Golkar, sedangkan yang dikenai sanksi adalah yang membelot setelah rapim."

Seperti diketahui, pembentukan Forum Pembaruan Partai Golkar yang tidak diakui dan dianggap oleh Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, lebih diakibatkan komunikasi yang belum jelas antara penggagasnya dan DPP Partai Golkar. Forum itu bukan dimaksudkan menentang hasil keputusan rapimnas partai Golkar yang mendukung pasangan Mega-Hasyim.

"Forum ini hanya untuk memfasilitasi para kader Golkar, yang ingin tukar pikiran dalam mengikuti perkembangan lebih jauh dari putusan rapim yang sudah memutuskan dukungan Golkar terhadap pasangan Megawati-Hasyim. Jadi, bukan dimaksudkan untuk menganulir putusan rapim," ujar Marzuki.

Marzuki mengatakan, sebelum forum digelar, dia sudah bertemu Akbar untuk menyampaikan maksud dan tujuan mengumpulkan kader-kader Golkar yang bernada "minor", yang tak sepakat terhadap putusan resmi DPP dalam sebuah forum. (di-58)