SEMARANG- Anggota DPRD Jateng baru yang Jumat (3/9) kemarin dilantik, berjanji akan melakukan public hearing terlebih dulu dalam setiap pengambilan keputusan. Public hearing tersebut akan melibatkan komponen masyarakat dan menjadi suatu keharusan. ''Dalam setiap kebijakan harus memperhatikan aspirasi dari publik. Meskipun anggota DPRD yang juga anggota fraksi itu menjadi bagian dari partai, seharusnya lebih memperhatikan suara masyarakat,'' ungkap anggota Dewan dari PPP Masruhan Samsurie seusai pelantikan, kemarin.

Dia mengungkapkan, setiap kader PPP juga telah disumpah untuk senantiasa istikamah menjalankan amanat partai serta peraturan perundang-undangan. Janji tersebut bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat melainkan juga kepada Tuhan. ''Ini sebuah pertanggungjawaban yang cukup berat bagi kami dari PPP. Mudah-mudahan, kami bisa mengemban amanat yang diberikan dari rakyat,'' tuturnya.

Thontowi Jauhari dari PAN mengungkapkan, anggota DPRD mendatang diharapkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan citra itu penting mengingat banyaknya sorotan publik terhadap anggota legislatif.

Dia mencatat ada beberapa ''dosa'' anggota DPRD lama yang bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki citra. Misalnya menyangkut anggaran dana mobilitas senilai Rp 95 juta per orang. Anggaran tersebut, katanya, ''digendong'' Gubernur lewat pos dana tak tersangka dan dicairkan pada awal masa jabatan.

''Apakah pantas anggota Dewan memperoleh dana mobilitas sebesar itu, sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan biaya untuk sekolah dan berobat? Bukankah pos dana tak tersangka semestinya untuk kondisi yang mendesak, seperti mengatasi bencana alam?'' tandasnya.

Selain itu, masalah kunjungan ke luar negeri juga menjadi perhatian. Anggaran nglencer tidak jelas dari Dewan atau eksekutif.

Menurut penuturan Thontowi, kunjungan tersebut bila dimaksudkan untuk kepentingan Jateng sebenarnya tidak masalah. Namun ada kesan kunjungan itu karena iri, setelah ada komisi lain yang memprogram kunjungan kerja ke mancanegara dan juga menyangkut masalah uang saku yang nominalnya relatif besar.

''Karena itu, anggota Dewan mengemban tugas yang cukup berat. Mengembalikan kepercayaan publik bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kami minta doa restu dari masyarakat Jateng.''

Untuk itu, dia menyatakan akan lebih sering mengajak masyarakat menyusun program-program yang sasarannya berkaitan dengan mereka.

Anggota Dewan termuda, Novita Wijayanti, menyatakan jika mencermati kesan yang muncul selama ini perlu kiranya menjalin kembali hubungan baik DPRD dengan masyarakat. ''Hal itu dilakukan pelan-pelan namun pasti,'' tutur wakil rakyat dari PDI-P tersebut.

Dia mengungkapkan, aksi yang digelar dari berbagai kalangan dan ditujukan pada Dewan merupakan hal wajar. Itu bisa menjadi alat kontrol bagi anggota Dewan yang kinerjanya senantiasa diawasi masyarakat. ''SMS yang ada di Suara Merdeka juga menjadi bahan masukan tersendiri bagi para anggota Dewan,'' tambahnya.(G1,G7-69j)