UNGARAN- Ribuan petani tembakau di Kecamatan Getasan yang menyandarkan hidupnya pada hasil panen bahan baku rokok itu saat ini resah. Sebab, harga tembakau yang diharapkan membaik ternyata belum juga terwujud. Harga daun tembakau basah yang dulu mencapai Rp 2.500 - Rp 3.000/kg turun drastis hingga Rp 500 - Rp 600/kg.

Selain itu sebagian besar petani yang selama ini menjual hasil panennya ke Temanggung sekarang tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. "Sebab setiap mengirim ke Temanggung kami dikenai retribusi sesuai dengan berat tembakau, misalnya untuk mengirim 1 - 1,5 ton tembakau dikenai retribusi Rp 500 ribu, 1,5 - 2 ton Rp 750 ribu, sedangkan 2 ton Rp 1 juta," kata Ngesti Nugroho, salah seorang petani tembakau yang juga anggota DPRD Kabupaten Semarang.

Dia mengungkapkan, retribusi tersebut dikenakan setelah pemberlakuan SK Bupati Temanggung. "Dengan adanya SK Bupati itu para petani tidak berani lagi mengirim karena keberatan," ujar dia. Dia menyatakan, sebelum ada SK Bupati harga daun tembakau basah bisa mencapai Rp 3.000/kg. "Namun karena bakul-bakul itu tidak berani mengirim akhirnya tembakau itu dibeli tengkulak dengan harga sangat murah, yakni Rp 500 - Rp 600 per kilogramnya," jelasnya.

Menurut Ngesti, meski pada 13 Agustus SK Bupati itu dicabut, harga tembakau tak juga membaik. Hal itu disebabkan harga di pasaran sudah terlanjur turun. Karena itu roda perekonomian petani pun tidak bisa membaik.

Dialog

Pada saat Bupati Semarang Bambang Guritno tilik ke Desa Tajuk (28/8), seorang tokoh masyarakat, Sugimin meminta Bupati memfasilitasi dialog antara para petani dan pembeli. Sugimin mengharapkan ada kebijakan yang dicapai untuk mengangkat perekonomian petani. "Kami ingin Dinas Pertanian Pemkab Semarang memfasilitasi dialog antara pabrik rokok (sebagai pembeli-Red) dan petani," ujar dia. Dari dialog itu, menurut dia, akan diketahui jumlah kebutuhan tembakau untuk perusahaan rokok.

Dia juga mengharapkan adanya kejelasan standar tanaman tembakau yang bagus. "Kami berharap Dinas Pertanian memberi tahu bagaimana menjaga mutu tembakau dan teknis yang baik penanamannya," pintanya.

Ngesti berharap dialog harus direalisasikan sebelum masa penanaman tembakau (sekitar Februari-Maret).

Dia menyatakan, bila kebutuhan tembakau untuk konsumen berjumlah sedikit, Pemkab diharapkan membuat program yang jelas untuk membantu petani. "Pemerintah bisa mendatangkan investor lain, misalnya, menjalin kerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan cabai," kata dia. Jadi, tambah dia, petani bisa menanam cabai dan menjualnya dengan harga pasti. Selain dari dinas pertanian, mereka juga mengharapkan kerja sama dengan Dinas Peternakan. (rny-73i)