SOLO- Omzet penjualan buku-buku produksi PT Balai Pustaka (Persero) per tahunnya mencapai Rp 70 miliar. Omzet itu diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan makin banyaknya daerah yang memanfaatkan program pembelian buku dengan pembayaran secara dicicil.

Direktur Pemasaran PT Balai Pustaka (BP), H Murad Irawan di Solo kemarin menegaskan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri tahun 1917 ini akan terus berkarya dalam bidang penerbitan buku-buku sekolah.

Menurut Murad, buku-buku terbitan BP, harganya 25% lebih murah dari terbitan perusahaan swasta. Harga bisa ditekan, karena pihaknya bisa memperoleh fasilitas pinjaman dari sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada aturan, sesama BUMN harus saling membantu. Karena itu kita bisa ngutang ke pabrik kertas Leces bisa sampai dua- tiga tahun dengan bunga yang rendah. Swasta tidak mungkin melakukan itu. Padahal 65% cost dari penerbitan itu adalah kertas," katanya.

Mengenai adanya tuduhan policy penjualan secara dicicil dilakukan dalam rangka monopoli, dia dengan tegas membantah. "Kita tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan penerbit-penerbit swasta," tegasnya.

Menyinggung adanya pendapat yang menyebut bahwa salah satu strategi yang dilakukan BP untuk menjual buku-buku adalah karena adanya kolusi, dia juga membantah keras. "Sejauh mana bisa dibuktikan tudingan itu. Menurut saya, (tudingan) itu tidak benar. Coba perbandingkan penawaran buku BP dengan buku swasta. Saya pernah dengar, diskon (buku yang ditawarkan wasta) sampai 60%. Harga buku BP dibandingkan swasta, itu agak lebih rendah BP sedikit. Tapi diskonnya lebih banyak swasta".

Ia mengungkapkan, diskon buku BP paling tinggi 20%. Itu pun diberikan dalam bentuk bantuan buku, bukan uang. "Jadi kalau ada yang mengatakan kolusi-kolusi, itu hanya (tuduhan) mereka yang kurang beruntung, lalu menyalahkan".

Ia juga mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan buku -buku senilai triliunan rupiah untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam bidang dana. Pembayaran buku-buku itu dilakukan secara kredit dalam jangka waktu lima tahun atau lebih dengan bunga nol persen. Beberapa daerah yang telah memanfaatkan program ini antara lain Kabupaten Grobogan, Tegal, Pemalang, Batang dan Sleman. (bt-82)