JAKARTA- Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan, integrasi ekonomi negara-negara ASEAN cepat atau lambat harus diterima sebagai kebutuhan nyata yang harus dibangun. "Saya ingin menegaskan kembali betapa pentingnya perwujudan ekonomi ASEAN," kata Megawati saat membuka Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AEM) ke-36 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/9).

"Kita telah sepakat melalui komunitas tadi kita mengintegrasikan ekonomi regional di kawasan ASEAN. Sebelum itu, kita bahkan telah bersepakat bahwa integrasi ekonomi akan kita wujudkan pada tahun 2020," katanya.

Megawati memahami banyak pihak pada awalnya ragu apakah ASEAN mampu mewujudkan tatanan tadi. Dia juga tidak mengingkari banyak kalangan di Indonesia semula juga dihinggapi keraguan itu.

"Namun perkembangan keadaan jugalah yang membuat kita semua bersikap jelas dan realistis. Kita harus bersatu dan bersama-sama menghadapi dan menjawab tantangan itu," katanya.

Integrasi ekonomi, katanya, memang tidak harus berarti hanya membangun kekuatan bersama di dalam tetapi menutup diri dari dunia luar. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus tetap terbuka dalam ekonomi global.

ASEAN harus tetap meningkatkan perdagangan dan ikatan ekonomi dengan mitra utama ASEAN seperti India, China, Jepang, Korsel, Australia dan Selandia Baru.

"Saya mendukung perjanjian perdagangan bebas dengan pelaku-pelaku ekonomi penting dunia, karena tujuan dari pembuatan perjanjian seperti itu adalah untuk memperluas pasar barang yang diproduksi di ASEAN dan memungkinkan kita mempunyai akses untuk memperoleh sumber barang modal dan produk yang lebih murah," katanya.

Karena pertimbangan itu pula, tambah Presiden, kerja sama yang lebih erat antar-ASEAN dengan Uni Eropa melalui Uni Eropa Trans Regional-Inisiatif Perdagangan ASEAN seyogyanya juga memperoleh perhatian yang memadai.

Dia mengatakan bagaimanapun integrasi ekonomi ASEAN memang bukan hanya masalah peraturan tapi juga komitmen dan kemauan politik untuk membuat integrasi ekonomi jadi nyata.

Kelompok ASEAN terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Brunei, Viet Nam, Laos, Kamboja dan Myanmar. (ant-82)