APA pun bentuknya, institusi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola masalah keluarga berencana (KB) perlu. Ini ditegaskan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr Sumaryati Ariyoso SKM, Rabu (1/9) di Wonogiri. Ia mengatakan hal itu seusai menerima anugerah penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden. Berikut wawancara Suara Merdeka dengan Kepala BKKBN Pusat itu.

Mengapa institusi KB tetap diperlukan?

Institusi pemerintah yang mengurusi KB itu diperlukan. Sebab apa? BKKBN mempunyai misi luhur untuk mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas pada 2015 mendatang. Karena itu, lembaga KB apa pun bentuk, nama, dan wujudnya, tetap diperlukan agar ada institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembangunan bidang KB. Jangan sampai bidang ini dilikuidasi.

Siapa yang wajib membentuk institusi itu?

Sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi, yang berkewajiban membentuk institusi itu adalah Pemkab dan Pemkot beserta lembaga legislatifnya. Berdasarkan data terakhir, di Indonesia ada 381 dari 440 kabupaten/kota atau sekitar 86% telah membentuk kelembagaan pengelola KB. Namun bentuk kelembagaannya bervariasi, sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah.

Yang dimaksudkan keluarga berkualitas?

Keluarga yang tidak saja peduli memperhatikan pengendalian kelahirannya, tapi sekaligus berkemampuan mewujudkan keluarganya senantiasa sehat dan mandiri dengan jumlah anak ideal. Yang bertakwa, produktif, bermutu, dan memiliki daya saing pada era globalisasi ini.

Apa betul gerakan KB saat ini mandek?

Pencapaian hasil program KB saat ini tetap memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Di tengah berbagai persoalan bangsa sejak 1997, tingkat kelahiran penduduk tetap menunjukkan penurunan, walau laju penurunannya cenderung melambat. Yang jelas, tidak mandek. Meski tingkat kelahiran menurun, bukan berarti sasaran pencapaian jumlah anak yang ideal telah tercapai.

Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia pada 2002, rata-rata perempuan Indonesia melahirkan 2,6 anak. Ini menurun dari 2,8 anak pada 1997. Tingkat kelahiran itu berbeda secara signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, rata-rata perempuan melahirkan 2,4 anak, sedangkan di pedesaan masih sekitar 2,7 anak.

Sebaliknya, tingkat pemakaian kontrasepsi di pedesaan relatif lebih rendah dibandingkan perkotaan, yaitu 61,1 % dengan 59,7 %. Tingkat mereka yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi atau biasa dikenal dengan istilah "unmet need" di daerah pedesaan juga masih tinggi, yaitu 8,6 %. Angka ini sama dengan angka "umeet need" di perkotaan.

Apa penggarapan KB diharapkan sampai RT?

Melihat gambaran kinerja program KB daerah perkotaan dan pedesaan di atas, juga kenyataan penduduk desa yang saat ini masih mendominasi 58% dari seluruh penduduk Indonesia, program KB ke depan harus lebih memberikan perhatian pada daerah pedesaan. Perlu dikembangkan cara-cara inovatif sesuai dengan kondisi wilayah. Di antaranya pemanfaatan keberadaan institusi RT, yang eksistensinya cukup strategis untuk memecahkan persoalan warga. Ini sejalan dengan potensi di berbagai tempat, di tingkat RT telah dikembangkan koperasi, yang sangat membantu kehidupan warga.(Bambang Pur-85i)