SOLO-Dukungan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi -yang diduga melibatkan anggota DPRD Surakarta periode 1999-2004- oleh Kapolwil Surakarta, Kombes Drs Abdul Madjid SH MH terus berdatangan. Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS, kemarin giliran Yayasan Alam bagi Kesejahteraan Rakyat (AKAR) melakukan hal serupa.

Ketua Yayasan AKAR, Noerrahmad menyerahkan pernyataan sikapnya siang kemarin, diterima Abdul Madjid, di Mapolwil Jl Slamet Riyadi, Solo. Selain kepada petinggi Polwil Surakarta, surat pernyataan itu juga dibagikan kepada sejumlah wartawan.

"Keberanian Kapolwil mengusut tuntas kasus korupsi di DPRD, merupakan langkah awal dalam perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya harus didukung, sebab selama ini orang beranggapan anggota Dewan itu kebal hukum," kata Norrahmad, kemarin.

Melawan Hukum

Menurut dia, DPRD adalah representasi rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi dan pengawasan pemerintahan di daerah. Namun dalam kenyataannya, selama ini rakyat melihat bahwa sedikit sekali fungsi tersebut dijalankan.

"DPRD justru melakukan tindakan melawan hukum, dalam bentuk korupsi. Tindakan itu menjadi samar, sebab anggota Dewan telah membungkusnya dalam kebijakan publik atau Perda," paparnya.

Melihat kenyataan itu, lanjut dia, Yayasan AKAR menyatakan mendukung tindakan kepolisian untuk mengusut tuntas segala bentuk kasus korupsi, termasuk yang diduga dilakukan anggota Dewan periode 1999-2004.

Secara terpisah, Sekretaris Ikadin Surakarta, Muhammad Taufiq SH MH mengatakan, sebenarnya banyak faktor yang bisa dikembangkan aparat kepolisian dalam menjerat kasus korupsi, yang diduga dilakukan anggota Dewan periode lalu itu.

"Bukan hanya soal perubahan APBD 2003, tapi juga dugaan korupsi yang terjadi dalam kunjungan anggota Dewan ke Batam. Kunjungan yang dilakukan komisi E DPRD Solo itu, ternyata fiktif," paparnya.(san,G11-17a)