- Tidak seperti biasanya upacara pelantikan anggota DPRD provinsi, kota/kabupaten diwarnai oleh demo atau aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai kota di seluruh Tanah Air. Tidak sedikit yang sampai terjadi bentrok fisik pendemo, kelompok mahasiswa, dan LSM dengan aparat kepolisian. Gerakan ini terasa spontan dan cepat meluas. Tampaknya tidak ada pula yang menggerakkan sehingga lebih bersifat murni aspirasi masyarakat. Lebih merupakan ekspresi dan gerakan moral karena dilihat dari kepentingan politik praktisnya memang tidak tampak. Yang didemo bukanlah anggota legislatif baru dari partai tertentu. Kontrak politik disodorkan untuk ditandatangani oleh semua anggota Dewan kendati hanya beberapa yang memenuhi.

- Tidak bisa dimungkiri, semua itu merupakan cermin kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap anggota Dewan yang baru. Dan, sangatlah bisa dimengerti bila mereka sudah bereaksi sejak awal sebelum segala sesuatunya terjadi seperti yang dialami pada lima tahun terakhir. Kasus KKN di Dewan merebak di mana-mana. Ada yang sudah sampai divonis pengadilan karena korupsi, namun tidak sedikit pula yang masih aman alias tak tersentuh hukum. Betapa perasaan sakit hati ini masih melekat melihat polah tingkah dan perilaku anggota Dewan yang jauh dari harapan. Janji yang dilontarkan pada saat kampanye tinggallah janji. Mereka lebih sibuk dengan urusan perut sendiri, sementara kinerjanya secara institusional amatlah minim dan nyaris tak terlihat.

- Melihat gelagatnya, kondisi yang dihadapi saat ini belum banyak berubah. Kasus-kasus caleg bermasalah seperti yang berijazah palsu menjadi menu berita sehari-hari. Dan, belum ada tindakan yang konkret sehingga banyak dari mereka yang tetap lolos sampai akhirnya dilantik. Pada sisi lain, kepercayaan sudah mulai terkikis sejak awal, yakni pada saat perekrutan caleg sertai sistem pemilihan yang masih mengandalkan pada mekanisme partai politik. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya mampu memanfaatkan kesempatan untuk langsung memilih wakil-wakilnya di DPR ataupun DPRD. Yang dicoblos hanya partai, sementara siapa nama anggota legislatif tak begitu dipedulikan. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rakyat karena sosialisasi dan transparansinya kurang.

- Sekarang semua sudah terjadi dan suka atau tidak suka merekalah wakil-wakil kita di lembaga legislatif untuk periode lima tahun ke depan. Kalaupun ada yang dianggap bermasalah atau terbukti melanggar hukum, tetaplah harus ada jalan keluar atau diganti dengan yang lain. Persoalannya, apakah yang sudah benar-benar tidak bermasalah secara administratif dan hukum lalu berarti sudah diterima. Apakah kita juga telah percaya sepenuhnya kepada mereka. Mau tidak mau harus percaya dan menerima karena sesuai dengan proses dan sistem yang ada merekalah wakil kita yang sah. Jika ada keraguan dan ketidakpercayaan, itu adalah soal lain. Dalam konteks inilah kita menganggap penting berbagai aksi unjuk rasa yang intinya ingin mengingatkan anggota Dewan yang baru.

- Memang itu hanyalah sebatas gerakan moral. Kalaupun harus disodori dengan kontrak politik atau pernyataan untuk tidak melakukan KKN, semua hanyalah sebatas imbauan moral dan tidak memiliki ikatan formal atau kekuatan hukum. Bila merasa memiliki komitmen tinggi maka tidak ada alasan untuk tidak meladeni tuntutan pendemo. Lebih penting dari itu adalah memahami semangatnya. Bagaimanapun tekanan publik seperti itu sangat penting untuk dapat berfungsi sekaligus sebagai lembaga kontrol. Sebab, sesungguhnya kontrol terhadap lembaga legislatif amat lemah dan itulah rupanya yang mengakibatkan mereka bisa lebih leluasa mengatur sendiri termasuk dalam soal keuangan sehingga mendorong tindak penyalahgunaan kekuasaan.

- Jelas bukan awal yang baik. Belum bekerja saja sudah dicurigai dan tidak dipercaya. Akan tetapi itu adalah kenyataan yang ada. Dan, semua itu juga bukan terjadi tanpa sebab. Karena itu, menjadi tantangan bagi anggota Dewan yang baru untuk membuktikan apakah mereka mampu memperbaiki kinerja, moral, dan integritas dalam periode mendatang. Ataukah hanya akan mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan anggota legislatif dalam lima tahun terakhir. Proses hukum yang lebih tegas dalam kasus-kasus korupsi di lembaga legislatif agar menjadi suatu pressure mental. Di samping itu dalam perjalanannya tetap dibutuhkan keberadaan kontrol publik dalam segala bentuknya. Aksi mahasiswa dan LSM dalam hal ini menjadi salah satu andalan.