PANULARAN- Warga RW 3 dan RW 4 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan bersikukuh menolak pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal baru di lingkungan mereka untuk memasok kebutuhan air rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Untuk memasok kebutuhan air ke penghuni rusun, warga lebih setuju Pemkot membuat sambungan pipa PDAM.

Penolakan itu mereka sampaikan melalui berita acara dalam pertemuan antara Pemkot dan warga RW 3 dan RW 4 , Senin (30/8) di lapangan balai kampung tersebut. Pertemuan tersebut tidak membuahkan titik temu sehingga Pemkot mencari alternatif sumber air.

"Setelah mendengar sosialisasi dari tim Pemkot, warga sepakat menolak rencana pembuatan sumur dalam dan sumur dangkal. Sebab mereka khawatir akan berdampak pada lingkungan," ujar Sukaryono, Ketua RW 4 Kelurahan Panularan.

Dalam pertemuan yang dihadiri Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), PDAM dan Balai Pengelolaan Pelestarian Energi (BPPE), serta Pemkot Surakarta itu, warga mengungkapkan berbagai alasan penolakan atas keberadaan sumur dalam dan sumur dangkal tersebut. Mereka khawatir pasokan air untuk warga akan semakin minim karena adanya sumur dalam dan sumur dangkal itu.

"Dulu sewaktu saya remaja, air sangat gampang diperoleh. Namun sejak kemunculan industri-industri di sekitar Begalon, air semakin susut. Warga sudah memperdalam sumurnya 3-4 kali atau rata-rata tiap enam tahun selalu diperdalam. Kalau jadi dibuat sumur dalam dan dangkal, harus berapa dalam lagi ngebor agar memperoleh air," keluh seorang warga.

Tak Mengganggu

Meski telah menerima penjelasan dari staf PDAM, Singgih Tri Wibowo bahwa keberadaan sumur dalam tidak mengganggu sumur dangkal warga, mereka tetap menolaknya.

Dengan penolakan tersebut, kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ir Tjeng Haedar, Pemkot masih belum tahu bakal menempuh cara apa.

Sebab, PDAM pun sudah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan warga di bangunan empat lantai itu. Alasannya, pemenuhan kebutuhan warga biasa saja, air PDAM debitnya masih terbilang sangat kurang. Masalah itu baru akan terselesaikan pada 2005 nanti ketika PDAM mulai mengolah air permukaan.

Apakah hal itu memundurkan jadwal penyelesain bangunan yang dibiayai Kimpraswil senilai Rp 6,55 miliar tersebut? Tjeng menjawab tidak. Sebab, proses pemerolehan sumber air bisa berjalan sambil Pemkot membangun sarana infrastruktur.

Pada bagian lain, Tjeng memaparkan, rusun tersebut siap ditempati pada awal 2005 mendatang. Sebelumnya, Pemkot akan membangun sarana infrastruktur seperti pagar keliling BRC, paving, hidran, dan penyambungan pipa-pipa dari petak hunian ke ground tank. Untuk pembangunan itu, Pemkot mengalokasikan dana pendamping Rp 325 juta.

"Adapun seluruh fisik pembangunan rusun dibiayai Kimpraswil. Pemkot hanya kebagian membuat sarana infrastrukturnya melalui dana pendamping. Untuk pengerjaannya kemungkinan akhir 2004. Karena itu asumsinya, awal 2005 bisa ditempati," imbuhnya.(G18-17i)