BLORA - Menjelang pelaksanaan lelang proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK), belakangan muncul aksi penolakan terhadap rekanan luar daerah yang mengikuti tender di Blora. Aksi dilakukan dalam bentuk pemasangan sejumlah spanduk di beberapa tempat strategis di Blora. Satu di antaranya di depan gedung DPRD setempat.

Namun keinginan sejumlah organisasi para kontraktor yang tergabung dalam Forum Asosiasi Jasa Konstruksi (Fajaksi) yang tidak menghedaki para kontraktor luar daerah itu diperkirakan hanya bertepuk sebelah tangan.

DPU secara tegas menyatakan permintaan itu sulit dipenuhi. Kepala DPUK Drs Bondan Sukarno mengatakan, dalam keputusan presiden (keppres) yang baru, dimungkinkan rekanan luar daerah ikut bersaing memperebutkan proyek di Blora. ''Jadi, saya kira keinginan itu sulit untuk dipenuhi,'' ungkapnya, kemarin.

Dia menyebutkan, dalam Keppres 80 Tahun 2003 yang merupakan pengganti Keppres 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, ada poin yang memungkinkan rekanan luar daerah masuk. Bahkan, rekanan tersebut juga bisa mengerjakan proyek di Blora asal memenuhi semua persyaratan.

Tidak Berwenang

Dalam hal ini, ungkap Bondan, DPU sebagai panitia hanya melakukan tugasnya, yakni membuka lelang atas proyek yang diluncurkan. Panitia setempat tidak mempunyai kewenangan untuk menolak atau menggugurkan rekanan dari luar daerah.

Dengan ketentuan tersebut, rekanan lokal Blora jika ingin mendapat proyek juga harus melalui mekanisme yang berlaku, misalnya ikut lelang. Selain itu, rekanan juga harus memenuhi persyaratan.

''Kalau hal itu dilakukan, persaingan yang terjadi akan berjalan dengan sehat dan fair tanpa harus membedakan. Bukannya -apa-apa, kita berjalan sesuai dengan aturan,'' tegas Bondan.

Dari data yang ada, jumlah proyek di lingkungan DPUK Blora yang sudah dalam proses lelang ada 74 paket meliputi paket kategori kecil dan menengah. Jumlah dana yang ada mencapai Rp 24 miliar.

Perinciannya, untuk proyek pembangunan jalan jembatan kategori kecil (kurang dari Rp 1 miliar) 29 paket yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora. Adapun paket proyek jalan dan jembatan kategori menengah (Rp 1-3 miliar) ada satu paket.

Untuk proyek pembangunan permukiman dan tata ruang kategori kecil ada 26 paket, sedangkan proyek sumber daya air kategori kecil 18 paket. (ud-90n)