BOROBUDUR- Ketua Satkorcab Banser Kabupaten Magelang Drs Asfuri Muhsis mengingatkan anggota DPRD sebagai mitra kritis pemerintah di daerah, agar dalam bertugas bersikap proporsional.

''Jangan hanya agar dikatakan vokal lalu bersikap beda dari eksekutif. Meskipun demikian, sikap legislatif juga tidak harus selalu sama dengan eksekutif,'' ujarnya, kemarin.

Yang terpenting, kerja legislatif didasarkan niat baik dalam membangun dan memajukan daerah bersama-sama eksekutif dan jangan ada upaya saling menjatuhkan.

''Wakil rakyat tidak hanya bertanggung jawab pada rakyat atau partai semata. Akan tetapi, yang terberat kepada Tuhan Yang Maha Esa,'' ujarnya seusai pelantikan 45 anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2004-2009.

Dia mengakui, untuk menjadi anggota legislatif harus melalui proses dan mekanisme panjang. Setelah lolos di KPU, lalu berjuang keras bisa terpilih dalam pemilu.

Untuk itu, tidak sedikit para calon anggota DPRD yang harus mengeluarkan uang dari kantong pribadinya dalam jumlah puluhan juta rupiah dan bahkan mungkin sampai ratusan juta rupiah.

Yang terpenting setelah itu, bagaimana bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak lagi hanya berpikir golongan atau partainya apalagi berpikir untuk diri sendiri.

Karena setelah disumpah, para wakil rakyat bukan lagi mewakili partai melainkan mewakili rakyat, terlepas memilih dirinya atau tidak. ''Harus bekerja secara proporsional dan profesional,'' ujar Komandan Banser Kabupaten Magelang itu.

Dia memuji latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi 45 anggota DPRD yang baru, ada sedikit peningkatan mutu.

''Semoga diimbangi dengan peningatan kualitas kerja. Meskipun tidak ada jaminan peningkatan kualitas SDM berdampak pada kualitas kinerja. Sebab, masih ada yang lebih berpengaruh, yaitu moral,'' ungkap Asfuri Muhsis.

Dia mengharapkan, semoga moral anggota legislatif lebih baik sehingga ketika menjalankan tugasnya selalu memakai hati nurani dan bukan nafsu semata serta selalu mengedepankan kebenaran dan bukan sebagai alat pembenaran. (pr-76j)