BOYOLALI - Forum Komunikasi Penyuluh Kehutanan (FKPK) Boyolali berharap kehutanan menjadi institusi tersendiri baik dalam status kantor maupun dinas. Pertimbangannya, hutan di Boyolali sangat luas dan potensial.

''Karena itu sudah semestinya punya instansi yang berdiri sendiri, agar lebih leluasa mengelola potensi hutan,'' kata Wakil Ketua FPPK Marimin AMD, belum lama ini.

Kehutanan, lanjut Marimin, selama ini berstatus subdinas dan bergabung dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dipertanbunhut). Dengan demikian masih menjadi bagian dari institusi lain, sehingga kurang leluasa menangani hutan yang luasnya mencapai ribuan hektare.

Di Boyolali yang terdiri atas sembilan belas kecamatan itu, hampir sebagian besar mempunyai kawasan hutan. Hanya Kecamatan Ngemplak, Banyudono, dan Sawit yang tidak ada kawasan hutannya.

''Karena itu secara resmi kami telah mengajukan permohonan kepada Bupati dan DPRD, agar bisa berdiri sendiri. Minimal berstatus kantor dan lebih baik dinas dengan status eselon II,'' ujarnya.

Selain luas kawasan hutan yang potensial, pertimbangan lain adalah personel kehutanan cukup banyak di lapangan dan tinggal diberdayakan. Kebutuhan kayu yang selalu kekurangan dan satwa juga perlu perlindungan khusus.

Selain itu, dana APBN untuk Departamen Kehutanan cukup.

''Ini saya ketahui ketika mengikuti penataran berkaitan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Jakarta. Pada waktu itu, Dirjen Kehutanan berharap agar kehutanan berdiri menjadi institusi tersendiri,'' ujarnya.

Draf Pembentukan

Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dewan. Perjuangan membentuk institusi tersendiri merupakan momentun sangat tepat, karena saat ini sedang diajukan draf pembentukan SOTK baru yang mengacu PP Nomor 8/2003.

Dalam draf yang diajukan ke Dewan, kehutanan memang masih bergabung dengan Dipertanbunhut. Sebelum Dewan membahas, pihaknya terus berjuang agar kehutanan berdiri sendiri.

''Saya berharap Bupati mendengar dan merespons keinginan para penyuluh,'' tandas dia. (shj-49b)