SLAWI - Gara-gara aspirasinya kurang direspons oleh pemerintah kota/kabupaten, dalam waktu dekat ini para guru bantu se-eks Karesidenan Pekalongan akan turun ke jalan.

Mereka menilai, hampir semua pemkot/ pemkab kurang menghargai anjuran ataupun permintaan dari lembaga tingkat Provinsi untuk memperhatikan kesejahteraan guru bantu.

"Entah nanti, bentuk aksi turun jalan itu akan dilakukan serentak di wilayah masing-masing atau tersentral. Yang jelas, rencana aksi sudah disepakati," kata Persatuan Guru Bantu Indonesia (PGBI) Kowril Eks Karesidenan Pekalongan Sarbini SPd, kemarin.

Rencana aksi turun ke jalan, kata dia yang didampingi Ucik Hartono SPd, merupakan hasil pertemuan perwakilan guru bantu PGBI kota/kabupaten se-eks Karesidenan Pekalongan di Slawi, Minggu (29/8) lalu.

Bukti konkret pemkot/pemkab kurang merespons tuntutan guru bantu, lanjut dia, surat-surat dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak digubris hingga sekarang. "Kami mengambil simpulan, mayoritas pemkot/pemkab kurang menghargai anjuran dari Provinsi. Mungkin karena imbas dari otonomi daerah sehingga tuntutan guru bantu terganjal di tingkat daerah," katanya.

Dia mencontohkan surat LPMP bernomor 482/C/32/LL/2004 Tanggal 2 Juli 2004 mengenai kewajiban dan hak guru bantu.

Seharusnya mereka selain mendapat honorarium Rp 460.000/ bulan juga mendapat honor tambahan dari sekolah atau yayasan tanpa ada potongan.

"Di samping itu, ada surat imbauan dari PD PGRI Jateng soal CPNS dan peningkatan kesejahteraan guru bantu. Namun, mayoritas pemkot/pemkab kurang menghargai surat-surat imbaun ini," katanya seraya menunjukkan berkas surat dari PGRI Jateng yang ditandatangani Drs Sudharto MA.

Sarbini menambahkan, sebelum turun ke jalan, pihaknya akan berkonsultasi dengan PGRI Jateng dan Kepala LPMP Drs Makhali MA.

Tuntutan tersebut juga akan disampaikan ke Depdiknas sebelum pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua, 20 September mendatang. (G12-74n)