BREBES-Puluhan petani dari Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Brebes, kemarin mendatangi Gedung Dewan untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan bendungan di Kedungaren.

Mereka meminta Pemkab membatalkan rencana tersebut, dan mematangkan kembali pembangunan bendungan di Kedungdinding. Kedatangan sekitar 18 petani untuk menemui anggota Dewan sempat tertunda, karena para wakil rakyat pada waktu bersamaan mengadakan rapat paripurna pembentukan panitia khusus (Pansus) tata tertib (Tatib) pemilihan pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Setelah menunggu hampir dua jam, rombongan dipimpin S Widi HT akhirnya bisa bertemu dengan drh Agus Sutrisno, anggota Dewan dari wilayah Brebes selatan.

"Kami jauh-jauh datang ingin menyampaikan penolakan pembangunan bendungan, yang menurut rencana akan dilakukan di Kedungaren. Petani meminta pembangunan bendungan supaya di Kedungdinding saja," papar S Widi HT didampingi puluhan petani lain.

Yang menjadi ganjalan petani, pemerintah daerah sudah memutuskan pembangunan bendungan di Kedungdinding. Namun tiba-tiba, dengan alasan teknis, Kasubdin Pengairan Ir Eko Pawito memindahkan ke Kedungaren, sehingga petani yang semula sudah gembira karena tanah persawahan bakal terairi, menjadi sedih.

"Yang membuat saya heran, penentuan lokasi pembangunan sudah dipastikan oleh Kasubdin Pengairan pada sosialisasi 15 Maret 2004 di balai desa, namun tiba-tiba berubah di Kedungaren," paparnya.

Menurut dia, bila rencana pemindahan benar dilaksanakan di Kedungaren, maka sekitar 65 hektare areal persawahan praktis tidak terairi. Sebaliknya, apabila jadi dilaksanakan di Kedungdinding, akan dapat meringankan beban pengeluaran petani.

Pada musim kemarau, petani Desa Pruwatan harus mengeluarkan biaya sewa pompa air Rp 70.000 per jam. "Tetapi kalau nanti sudah ada bendungan, kami tidak perlu sewa pompa lagi," tukas mereka.

Swadaya

Bendungan Kedungdinding, lanjut Widi, merupakan bangunan tua yang dibangun sekitar 1943. Warga sekitar waktu itu membangun secara swadaya, dan diperbaiki secara turun temurun oleh anak cucu mereka.

Dalam perkembangan berikutnya, Badan Perwakilan Desa (BPD) melihat kesulitan petani; kemudian beberapa tahun belakangan mengajukan proposal ke Pemkab. Pada 2001 lalu mendapat perhatian dari almarhum Bupati H Moch Tadjoedin Nuraly, dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Saat itu, Bupati menjanjikan akan mengalokasikan anggaran pada 2003, namun ia keburu meninggal dunia sehingga rencana tersebut terkatung-katung.

Melalui kemauan yang keras, petani kembali meminta alokasi anggaran, dan pada 2004 diberikan anggaran pembangunan bendungan sebesar Rp 450 juta. Namun, begitu anggaran turun, ternyata proyek tersebut dipindah ke Kedungaren, sekitar 1,5 km dari Kedungdinding.

Mengenai rencana lokasi di Kedungaren, petani menilai tidak perlu menghabiskan dana sampai Rp 450 juta. Masalahnya, tingkat pekerjaan pembangunan bendungan di Kedungaren sangat sederhana. (wh-74a)