| Selasa, 31 Agustus 2004 | KEDU & DIY |
Demokrat Bergabung ke FPDI-PMAGELANG - Persaingan antara PDI-P dan Partai Demokrat untuk memenangkan capresnya ternyata tak berimbas ke bawah. Di DPRD Kota Magelang kedua wakil parpol yang seharusnya bersaing malahan bergandengan tangan. Tiga anggota dari Demokrat menyatakan diri bergabung dengan FPDI-P. Kekuatan fraksi itu masih ditambah seorang wakil dari PKP Indonesia, yang notabene sejak pilpres tahap pertama parpol pimpinan Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat itu mendukung SBY-JK. Sebaliknya, seorang wakil dari PPP malahan tidak bergabung ke FPDI-P ataupun ke Partai Golkar, sesuai dengan Koalisi Kebangsaan. Dia memilih bergabung ke dalam fraksi parpol Islam. Kejadian itu terungkap pada sidang paripurna DPRD Kota Magelang dengan agenda penetapan fraksi, yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Tri Djoko Minto Nugroho dan wakilnya Drs H Sutjipto, kemarin. Pembentukan fraksi diawali oleh PDI-P lewat juru bicaranya Dra Windarti Agustina. Ketika dia sedang membacakan susunan fraksinya muncul interupsi dari Endang Sulistyowati SH, salah satu dari tiga wakil dari Partai Demokrat yang juga Ketua DPC parpol itu. ''Kami dari Partai Demokrat menyatakan bergabung dengan FPDI-P,'' katanya. Munculnya interupsi membuat Tri Djoko menskors sidang selama 10 menit, memberi kesempatan kepada anggota DPRD dari PDI-P berembuk dengan wakil Partai Demokrat. Rembukan itu diikuti pula oleh Sriyanto BSc, wakil satu-satunya PKP Indonesia di DPRD Magelang. Dengan penggabungan itu, maka jumlah anggota FPDI-P menjadi 11 orang. Terdiri atas tujuh wakil PDI-P, tiga orang dari Partai Demokrat dan satu orang dari PKP Indonesia. Sebagai ketua fraksi Budi Prayitno, wakil ketua Endang Sulistyowati SH, dan sekretaris Dra Windarti Agustina. PDS yang menempatkan dua wakil memilih bergabung dengan Partai Golkar, nama fraksinya menjadi Fraksi Partai Golkar Sejahtera. ''Kami bergabung dengan Golkar, dan itu merupakan hasil pertemuan antara ranting dan pengurus DPC PDS dengan Golkar, 27 Agustus lalu,'' ujar Ketua DPC PDS Drs Bambang Tjahjono STh. Susunan fraksi itu, ketua Drs H Sutjipto, wakil ketua Drs Bambang Tjahjono STh, dan sekretaris ST Darmono. Jumlah anggotanya tujuh orang. Satu fraksi lagi adalah gabungan parpol Islam, dengan nama Fraksi Amanat Keadilan dan Kebangkitan Persatuan (FAKKP). Terdiri atas PAN yang menempatkan tiga wakil, PKS dua wakil, PPP dan PKB masing-masing satu wakil. Susunan fraksi itu, ketua Drs Asrorrudin Hadi, wakil ketua Asrori Wahid, dan sekretaris Hamdan ST. PAC Pakis Sementara itu, PAC Partai Demokrat Pakis urung memperoleh kompensasi 20% dari gaji PN Wiwara, anggota DPRD Kabupaten Magelang yang juga Ketua DPC partai itu. ''Karena PAC Pakis tak bisa menyumbang 7.000-20.000 suara dalam pemilu legislatif yang lalu,'' kata Ketua DPC, Wiwara, kemarin. Pada saat pelantikan anggota DPRD Kabupaten Magelang (SM, 27/8), ratusan warga Pakis berunjuk rasa di depan kompleks Kantor DPRD. Mereka menuntut Ketua Partai yang ikut dilantik menjadi anggota DPRD, agar menepati janjinya. ''Saat kampanye legislatif, dia berjanji akan memberikan 20% gajinya kepada PAC Pakis selama lima tahun,'' kata Slamet Sudarno, Ketua PAC PD Pakis. Wiwara sepakat memberikan kompensasi Rp 500.000/bulan selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang kepada PAC Pakis. Kompensasi tersebut dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara PAC Pakis dengan Wiwara selaku pribadi. Kompensasi itu atas nama pribadi, bukan atas nama partai. Dan PAC Pakis bisa menerima. Pada saat ditantang, PAC Pakis akan memberikan sumbangan 7.000-20.000 suara, Wiwara menyanggupi memberi kompensasi, karena diasumsikan akan memperoleh dua kursi dari Daerah Pemilihan II, yang meliputi Pakis, Sawangan, Candimulyo. Ternyata, PAC Pakis bisa mewujudkan sumbangan 1.500 suara, khusus suara yang menyebut nama Wiwara sekitar 200. ''Tapi saya tetap ngemong. Maka saya bersedia memberikan uang Rp 500.000/bulan dari gaji selama menjadi anggota Dewan,'' jelasnya. Supriyadi dari Media Centre Tim Sukses SBY-Kalla mensinyalir, aksi unjuk rasa kader PD tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mendeskreditkan pasangan yang dicalonkan oleh partai tersebut. ''Ada beberapa poster yang ditulis, justru mengarah terhadap pendiskreditkan terhadap SBY,'' katanya. (P60,pr-85r,a) |