KEBUMEN - Kepedulian masyarakat terhadap pilkada dan munculnya banyak calon bupati, merupakan hal positif. Hal itu sebagai indikasi bahwa masyarakat Kebumen siap menggelar pilkada langsung pada awal 2005.

''Pokoknya Kebumen siap melaksanakan pilkada langsung, meski daerah lain masih ragu-ragu lantaran undang-undangnya masih digodok,'' kata Bupati Dra Hj Rustriningsih MSi sewaktu membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2004 di Aula Pemkab, kemarin. Pada kegiatan itu hadir Muspida, Ketua DPRD Probo Indartono SE, dan Ketua Pengadilan Negeri H Widiono SH MBA.

Bupati juga merespons positif pemberitaan di media masa seputar wacana pilkada. Kenyataan itu membuktikan bahwa masyarakat Kebumen memiliki perhatian terhadap wacana dan proses demokrasi guna memilih pemimpinnya secara langsung.

Rustri pun menghargai kemunculan sejumlah nama. Bahkan, dari mereka ada yang berkualitas karena berpendidikan memadai dan mau peduli kepada daerahnya. ''Mudah-mudahan ini berdampak positif bagi demokratisasi dan bermanfaat bagi masyarakat Kebumen.''

Bupati mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada partnership dan menyambut positif inisiatif Kebumen itu. Bila saat ini wacana pilkada masih menjadi polemik di Pusat, pilkada Kebumen awal 2005 nanti diharapkan menjadi contoh daerah lain.

Suara Rakyat

Secara terpisah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (Stainu) Kebumen Drs M Dawamuddin Masdar MAg mendukung pilkada langsung di daerahnya. Sebab, dengan itu bisa membatasi manipulasi suara rakyat oleh DPRD. Di sisi lain, lanjut Dawam, pilkada langsung bukan hal baru. Mengingat, rakyat di pedesaan telah terbiasa dengan pemilihan langsung seperti dalam pilkades.

Dawam pun menilai, pemilihan langsung dengan suara rakyat itu menjadikan pemimpin atau bupati terpilih dengan paket wakilnya lebih memiliki legitimasi. Namun dia meminta, mulai sekarang wacana tata tertib pilkada harus langsung digagas secara fair play dan tidak ada upaya untuk menjegal calon tertentu.

Dia berharap DPRD bersama komponen terkait seperti KPU dan tokoh masyarakat bersama-sama membahas mekanisme aturan pilkada, kriteria calon, dan tata cara pemilihan agar berjalan demokratis. Dawam pun meminta tidak ada politisasi birokrasi, pengarahan atau pun penekanan bagi rakyat untuk memilih calon tertentu. ''Tidak usah ada pengarahan. Jangan pakai politik uang dan harus berjalan secara jujur.''

Tentang kemunculan sejumlah nama calon bupati atau calon wakil, bagi Dawam tidak masalah. Hal itu sah-sah saja. Rakyat Kebumen akan bisa menyeleksi siapa yang pantas menjadi pemimpin lima tahun ke depan.(B3-85r)