SURABAYA- Pemilihan umum presiden (pilpres) putaran kedua, 20 September makin dekat. Banyak manuver dilakukan tim sukses masing-masing pasangan untuk memenangkan kandidat yang didukungnya. Namun, yang harus diwaspadai adalah adanya persekongkolan politik beberapa kelompok untuk memenangkan duet capres tertentu. ''Bahkan, persekongkolan itu mulai tampak mendekati pilpres. Ini amat saya sesalkan. Makanya gerakan ini perlu diwaspadai,'' ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Kosgoro Hayono Isman di Surabaya, kemarin.

Persekongkolan yang diwaspadai melibatkan alat negara dan kekuatan sosial strategis, untuk memenangkan capres tertentu mulai bergerak. Indikasinya, mereka memergunakan kekuasaan negara yang digenggamnya untuk mendukung dan memenangkan capres tertentu.

''Di lapangan, realitas seperti itu konkret. Kami mengharapkan aparat birokrasi bersikap netral, sehingga jalannya pilpres putaran kedua ini tak ternoda,'' tambahnya.

Mantan menteri pemuda dan olahraga era Soeharto itu menyebutkan, penggunaan kekuasaan negara untuk segelintir kelompok dalam konteks pemilu, hasilnya akan menyengsarakan rakyat. Praktik politik a-demokratis itu telah terjadi di era Orba. Makanya, untuk konteks sekarang jangan sampai terulang lagi.

Sebagai penanggung jawab gerakan solidaritas 2004 untuk SBY-JK pusat, Hayono mengemukakan, dalam pilpres putaran kedua nanti, pihaknya akan mengerahkan ribuan saksi dan relawan di luar saksi resmi di setiap tempat pemunggutan suara (TPS) dan penghitungan suara. ''Masalah saksi kami nilai penting untuk memonitor setiap perolehan suara di masing-masing TPS, '' ujarnya.

Tak Mudah

Keberadaan saksi-saksi untuk duet capres SBY-Kalla sangat penting guna mengimbangi relawan, atau saksi yang bakal dikerahkan capres Mega-Hasyim. Hayono mengakui, bukan perkara yang mudah mengerahkan saksi dan relawan dalam jumlah besar, pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara pilpres putaran kedua.

Selain membutuhkan dana dalam jumlah besar, pihaknya harus merekrut orang-orang yang bisa dipercaya dan memiliki kemampuan untuk ditempatkan sebagai saksi dan relawan. ''Simpatisan dan kader Partai Demokrat harus bisa mencari saksi-saksi yang kita butuhkan,'' tandasnya.

Selain persoalan saksi, gerakan solidaritas 2004 untuk SBY-Kalla juga membangun jaringan teknologi informasi (TI), di luar TI yang dimiliki KPU. Hal itu penting dilakukan agar pihaknya mampu memantau dan mengetahui secara tepat dan benar perkembangan penghitungan suara pilpres putaran kedua dari seluruh wilayah Indonesia. ''Sekarang telah disiapkan teknologinya,'' tegasnya.

Lewat jaringan TI canggih, saksi SBY-Kalla bisa segera melaporkan hasil penghitungan suara di setiap TPS melalui SMS, telepon, dan faksimile. (G14-83b)