Setelah membaca berita pasar Rogowangsan akan direlokasi (Suara Merdeka 10 Agustus 2004), saya setuju bila keberadaan pasar diatur kembali. Hal ini karena kondisinya kumuh dan padat. Namun penataan apakah hanya dengan relo-kasi?. Menurut saya, perlu ada pemikiran mendalam.

Hal ini menyangkut kehidupan sosial, budaya dan ekonomi pedagang dan keluarganya. Alasan Bapak merenovasi pasar karena mereka berjualan di trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki, perlu mendapat penjelasan lagi. Saya sadari trotoar adalah fasilitas publik untuk pejalan kaki.

Namun Bapak mriksani sendiri, pedagang di luar pasar Rogowangsan yang berjualan di trotoar juga banyak, mengapa tidak ditertibkan. Mengapa pedagang pasar Rogowangsan sebagian yang jualan di trotoar dipermasalahkan.

Tentang alasan pasar Rogowangsan sudah tidak sesuai dengan RUTR Kota, apakah sudah ada Perda baru yang menghapus pasar ini. Bila sudah ada, tolong disosialisasikan sehingga mereka sudah dapat mempersiapkan diri.

Pernyataan pasar Rogowangsan dipindah ke terminal bus dan akan dijadikan pasar induk yang bersebelahan dengan pasar Sleko dan pasar beras, menurut saya tidak mudah. Harus ada pemikiran mendalam karena lokasi baru sudah ada pasar lama yang sama jenis barang jualannya.

Akan terjadi konflik antara pedagang lama dan pedagang pindahan. Saya mohon bila Bapak akan mengeluarkan kebijakan jangan hanya dari sisi Bapak berpijak. Para pedagang pasar Rogowangsan, pasar Sleko dan masyarakat sekitar perlu diajak bicara.

Saya tidak menggurui tetapi contohlah pasar Kebon Polo Magelang yang ditata kembali dengan tidak memindahkan pasar, tetapi meningkatkan bangunannya. Lebih baik memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah lain.

Soekmono Wibowo

Rogowangsan Rt 5/Rw 2, Pati

***

Kejelasan Proyek Buku Rp 22 M di Wonosobo

Program pengadaan buku SD s.d SLTA senilai Rp 22 miliar di Wonosobo hingga kini belum jelas kabarnya. Sejak awal kami mengikuti secara out-sider sehingga sering ketinggalan informasi. Dari beberapa hearing kami dengan DPRD dan Dinas Pendidikan, berikut resume singkatnya: Di dunia pendidikan Wonosobo, program tersebut sebagai terbesar secara kuantitas yang langsung menyentuh peserta didik. Awalnya kekhawatiran kami menyangkut isi, materi fisik (kualitas/harga) serta yang bersifat teknis (distribusi/pemeliharaan) dijawab dengan sigap oleh kedua lembaga tersebut.

Dari sisi konsep, kami melihat sudah tidak bisa ditawar lagi keinginan dan semangat DPRD serta Diknas untuk melaksanakan. Ada kesan yang dimunculkan berdalih kuat, pengadaan buku merupakan jawaban dari persoalan pendidikan di Wonosobo. Tetapi kami melihat ada persoalan lain untuk segera ditangani. Misalnya Wajar 9 tahun, putus sekolah, pendidikan murah, peningkatan kualitas guru dan kesenjangan out put pendidikan kota dan desa . Persoalan pendidikan tidak dicermati secara simultan dan (kesannya) program pengadaan buku harus dilaksanakan.

Tanggapan berapi-api dari anggota Dewan muncul saat pengesahan rencana program tersebut. Konon buku-buku tersebut bermanfaat, membantu siswa untuk maju, meringankan beban orang tua serta tak lupa memuji penerbit yang ditunjuk.

Kami juga mendengar langsung dari pejabat Diknas, discount/fee dari penerbit Rp 4,4 miliar akan dipakai untuk membangun laboratorium bahasa. Kami pernah ingin pinjam buku untuk acara bedah buku sebagai bentuk apresiasi, tetapi konon bulan Mei masih dicetak

Kini tahun ajaran baru sudah berlalu. Para anggota Dewan yang dulu meng-goal-kan sudah purnatugas. Dari beberapa elmen jaringan yang melakukan monitoring, kami memperoleh beberapa masukan.

Pemaksaan beli buku cetak oleh sekolah masih terjadi dengan harga Rp 100 ribu s.d Rp 300 ribu terutama untuk siswa SD. Orang tua manpaknya masih saja dianggap pangsa pasar empuk bagi penerbit yang dibantu pihak sekolah.

Kami berpikiran positif, bahwa program tersebut didasari konsep matang dan final dari berbagai aspek, termasuk sistem pendistribusiannya.Menurut jadwal, kapan dibagikan. Atau mungkin sakdadine dari penerbit atau saklunase karena pembiayaan dilakukan mullti year.

Adanya persoalan perencanaan sampai pendistribusian tersebut menyiratkan ada beberapa hal yang tidak beres. Mampukan anggota Dewan yang baru dilantik melakukan pengawalan pada proyek yang ditinggalkan pendahulunya?.

Atau diperlukan watching atau semacam public hearing dalam bentuk audit menyeluruh. Siapa yang melakukan dan siapa yang bertanggung jawab. Jangankan Rp 22 miliar, sesen pun jika duit rakyat maka mereka ingin merasakan.

Dwi Roesdiyanto

Serang Derongisor Rt 2/Rw 3 Mojotengah, Wonosobo

***

Renungkan Kembali Makna Kemerdekaan

Setiap Agustusan rakyat menyambut dengan berbagaii kegiatan. Di antaranya lomba balap karung, panjat pinang, makan kerupuk sampai acara dangdutan yang terkadang jauh dari semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu negeri ini.

Pertanyaannya, benarkah kita sudah merdeka ?. Kalau sudah, mengapa selama perjalanan 59 tahun kemerdekaan, rakyat belum merasakan hidup merdeka. Utang setiap tahun menumpuk, pengangguran bertambah, biaya pendidikan makin tak teriangaku oleh rakyat kecil.

Juga harga barang makin mahal, aset negara dijual, intervensi asing, penegakkan hukum yang diskriminatif, korupsi yang semakin merajalela dan berbagaii persoalan yang belum kunjung selesai. Kita jangan terjebak kepada aktivitas rutin tahunan. Kegembiraan yang dirayakan bersama hanya berlangsung sesaat.

Setelah itu kembali kepada aktivitas dan kehidupan yang sama. Hidup susah. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat untuk merenungkan kembali tentang makna kemerdekaan yang hakiki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka dimaknai sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan.

Tidak terkena/lepas dari tuntutan, tidak terikat; tidak bergantung orang/pihak tertentu dan leluasa. Berkait dengan penjajahan, merdeka berarti lepas dari berbagai bentuk penghambaan manusia terhadap manusia lain baik secara fisik maupun dalam bentuk ekonomi, sosial politik dan budaya.

Memang secara lahiriah, penjajah Belanda dan Jepang sudah angkat kaki dari bumi Indonesia. Namun secara kehidupan ekonomi, politik, budaya dan hukum kita masih dikendalikan asing, khususnya negara besar. Jika demikian berarti sebenarnya kita belum merdeka. Mari renungkan kembali.

Wasroi

Perum Dolog Blok L-200 Semarang

***

Penderita Tumor Mohon Bantuan

Sri Muntantini sudah bertahun-tahunmenderita tumor payudara. Dia hidup memprihatinkan bersama ibunya (sering dipanggil Mbah Gondok) yang berusia 70 tahun lebih, di sebuah kamar kontrakan di Ngablak Paloman II/58, RT 6/RW 4, Kelurahan Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang.

Hidupnya bergantung pada uluran tangan orang lain dan penghasilan ibunya, yang sekitar Rp 40.000/bulan. Selain merawat Muntantini, Mbah Gondok juga harus merawat adik perempuannya yang buta.

Muntantini pernah dirawat di rumah sakit pemerintah setelah saya menulis Surat Pembaca 18 Oktober 2003. Tapi sayang, RS tersebut kemudian menghentikan perawatan karena alat pengobatannnya rusak.

Akhirnya Muntantini pulang ke rumah, dengan kondisi yang tetap memelas. Tumor payudaranya pecah, mengeluarkan darah dan bau tidak sedap, namun dibiarkan begitu saja karena tidak ada biaya.

Melalui tulisan ini, saya mengetuk para dermawan atau rumah sakit untuk mengulurkan tangan. Dia sangat mengharapkan bantuan, agar sembuh dan bisa bekerja kembali untuk menghidupi dirinya, ibunya dan adiknya yang buta. Terima kasih kepada para pembaca yang pernah memberikan bantuan, baik berupa dana maupun resep-resep pengobatan.

Ny Vendi

Gebangsari, Semarang