JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengambil langkah-langkah perbaikan agar kualitas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua lebih baik dari putaran pertama.

Tekad itu dikemukakan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti seusai penutupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KPU Provinsi di Jakarta akhir pekan lalu.

Dalam Rakernis tersebut, KPU Pusat meminta seluruh KPU Provinsi memperbaiki berbagai kekurangan penyelenggaraam pemilu presiden (pilpres) putaran pertama.

Menurut Ramlan, kelemahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Di samping itu juga soal pengisian berita acara dan lampirannya.

''Karena itu upaya perbaikan juga meliputi keterlibatan panitia pelaksana pemilu dalam rekapitulasi penghitungan suara, penguasaan cara mengisi formulir, dan sejumlah perbaikan pengisian berita acara,'' katanya.

Ramlan mengungkapkan, Rakernis juga membahas rencana kampanye pilpres putaran kedua pada 14-16 September 2004 mendatang. Karena itu di luar tanggal tersebut, setiap orang tidak diperkenankan berkampanye.

Dalam kaitan ini KPU meminta media massa tidak memberitakan atau menyiarkan hasil jajak pendapat tentang calon pasangan presiden dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara.

Tidak Efektif

Mengenai bentuk kampanye Ramlan menjelaskan, bentuk kampanye seperti rapat umum, arak-arakan, dan bentuk pengerahan masa lainnya tidak diperkenankan pada masa kampanye pilpres tahap kedua tersebut. Sebab hal itu tidak efektif untuk menajamkan visi, misi, dan program. Namun, KPU mengijinkan pertemuan terbatas dan terbuka pada masa kampanye dengan prosedur yang sama dengan pilpres putaran pertama.

Dia mengatakan, KPU juga akan menyelesaikan pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih tetap, pembuatan kartu pemilih, dan perkiraan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Adapun kegiatan sosialisasi akan diarahkan pada ajakan masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, pengenalan lebih lanjut terhadap pasangan calon, dan pencoblosan surat suara secara sah.

Terkait dengan pengadaan distribusi logistik, Ramlan menyatakan, pencetakan surat suara paling lambat Rabu 25 Agustus 2004. Surat suara itu direncanakan tiba di kabupaten/kota paling lambat 4 September 2004 untuk Pulau Jawa. Adapun logistik lain seperti tinta, segel, formulir seri C dan D yang diadakan KPU provinsi juga diharapkan sampai di kabupaten/kota paling lambat 4 September 2004.

Menurut dia, indikator keberhasilan pilpres putaran kedua antara lain pengadaan dan distribusi logistik tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Selain itu, penggunaan anggaran pilpres putaran kedua juga harus efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

''Indikator lain adalah pelaksanaan kampanye yang dinamis dan tanpa kerusuhan, pengisian berita acara dan lampirannya juga mesti bebas dari kesalahan, dan jumlah suara sah lebih tinggi dari pilpres putaran pertama.''(bn-87i)