SEMARANG-Kebijakan pemerintah yang masih sektoral menjadi penyebab jumlah perempuan miskin di Jawa Tengah cukup tinggi.

"Jumlah itu baru dari pemerintah. Kenyataan di lapangan jauh lebih besar," kata Dr Agnes Widanti SH CN, Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jateng.

Dia menanggapi berita harian ini (21/8) yang menyatakan perempuan miskin di Jateng 191.797 orang.

Agnes mengatakan, hasil penelitian yang dilakukannya beberapa waktu lalu, dari 100 keluarga miskin di kawasan Kota Lama Semarang, 65% di antaranya perempuan. Adapun dari 100 keluarga yang terdiri atas 200 orang tersebut, jumlah anak-anak 52 orang dan 48 di antaranya tidak bersekolah. "Ini baru sebagian kecil di Kota Semarang, belum di Jateng secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut dia, selama pemerintah tetap menganggap perempuan sebagai objek dan bukan subjek, pemiskinan akan terus berlangsung. "Kebijakan pemerintah selama ini masih sektoral. Akibatnya, perempuan justru menjadi korban dan tidak menikmati hasilnya. Di mana-mana kalau bekerja dihargai gratis itu perempuan, laki-laki mana ada," ujar dosen Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) ini.

Jalur Struktural

Menurutnya, penyelesaikan kemiskinan di Indonesia masih melalui jalur struktural. Baik IMF maupun Bank Dunia yang selalu mengajukan syarat tertentu, seperti subsidi bahan bakar minyak, tarif upah, tarif dasar listrik, dan sejenisnya, menjadi salah satu penyebab kemiskinan bertambah banyak. "Perempuan adalah korban pertama kebijakan tersebut," lanjutnya.

Menurut dia, pemiskinan di Jateng akan terus berlangsung kalau pemerintah masih menyelesaikan problem kemiskinan dengan mengacu pada target seperti yang diinginkan negara donor.

Era otonomi daerah sekarang, kata Agnes, seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk berani mengambil kebijakan yang berbeda dari pemerintah pusat.

Agnes menyatakan pesimistis meski JPPA telah melakukan pelatihan kebijakan yang berpijak pada gender pada para anggota legislatif perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada perempuan akan berubah. "Anggota legislatif perempuan sangat sedikit. Untuk tingkat provinsi cuma 15%, sedangkan kabupaten/kota sedikit lagi," terangnya. (wid-89)