DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah, tanggal 20-22 Agustus 2004 menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-10. Musda X KNPI Jawa Tengah ini menjadi forum permusyawaratan tertinggi di tingkat provinsi untuk melakukan introspeksi, refleksi, dan penyegaran perjalanan organisasi.

Agenda pokok yang dibahas adalah mengevaluasi kinerja organisasi, membahas dan menetapkan program kerja serta mengadakan penyegaran atau pergantian (restrukturisasi) kepengurusan. Pembahasan berbagai agenda organisasi ini sebagai ikhtiar untuk menjamin eksistensi dan dinamika organisasi di masa depan.

Disamping penuntasan agenda internal itu, Musda KNPI Jawa Tengah ini juga dituntut untuk merespon dan menyikapi fenomena sosial dan dinamika politik yang bersifat kontekstual dan kontemporer. Respon organisasi ini terutama berkaitan dengan posisi dan sikap politik KNPI dalam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) putaran 2.

Penegasan sikap KNPI sangat penting agar dinamika dan wacana yang berkembang dalam ormas kepemudaan ini tetap berjalan normal, sehat dan dinamis. Langkah ini ditempuh untuk mempertahankan jati diri KNPI sebagai ormas kepemudaan yang bersikap netral dan independen dalam konteks percaturan politik praktis.

Sikap demikian perlu dipertegas agar KNPI tidak kembali dijadikan payung dan alat legitimasi para fungsionaris (elitenya) untuk berebut "kue" kekuasaan. KNPI hendaknya tetap menjaga jarak dengan seluruh kekuatan politik praktis agar dirinya tidak kembali terbelenggu oleh kepentingan kaum penguasa seperti pernah terjadi pada era Orde Baru.

Pada era Orde Baru, eksistensi KNPI lebih sebagai ormas kepemudaan yang dijadikan alat untuk mengkooptasi aspirasi dan kepentingan kaum muda Indonesia. Orgainsasi ini hanya sebagai alat legitimasi pemerintah di bidang kepemudaan sehingga seluruh loyalitas dan kinerjanya selalu membawa "iklan" kepentingan rezim Orde Baru.

Kecenderungan seperti itu dapat terjadi lagi, jika KNPI kembali terjun dalam arena pertarungan politik praktis dengan memberikan dukungan politik kepada capres-cawapres tertentu. Apabila KNPI kembali berpolitik praktis niscaya keberadaannya semakin terpuruk, berpotensi konflik serta semakin ditinggalkan mayoritas pemuda Indonesia.

Mempertegas Netralitas

Banyaknya ormas kepemudaan dan kemahasiswaan yang pernah menyatakan keluar dari KNPI sesungguhnya lebih dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap ormas kepemudaan ini yang lebih berfungsi koorforasi dan terkooptasi kepentingan rezim Orde Baru. Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, tampaknya KNPI menjadi sadar terhadap kesalahan posisi dan fungsi dirinya.

Sejak era reformasi bergulir, KNPI telah memperbaiki eksistensi dan penampilan dirinya. Langkah maju ini tampak ketika dirinya menyatakan netral dan independen terhadap seluruh partai politik serta berani bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Perubahan sikap dan penampilan KNPI inilah yang membuat dirinya kembali memperoleh simpati dari masyarakat. KNPI diharapkan tetap terbuka menerima kritik, berbenah diri dan mau memperbaiki kesalahan dan kekeliruannya di masa lalu. Dengan cara ini sebagai wadah berhimpun pemuda, dapat kembali eksis dan memiliki otoritas penuh untuk memperjuangkan kepentingan kaum muda Indonesia.

Untuk itulah, Musda X KNPI Jawa Tengah dituntut berani mengeluarkan sikap dan rekomendasi politik yang berdimensi strategis dan visioner. Rekomendasi ini adalah mempertegas netralitas dan independensinya khususnya dalam menghadapi pertarungan politik dalam Pilpres.

Sikap politik yang mempertegas netralitas dirinya harus disosialisasikan kepada seluruh kaum muda Indonesia. Sikap ini juga mesti diikuti dengan seruan kepada seluruh kaum muda Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, bertanggung jawab dan sesuai suara hati nurani.

Netralitas sebagai sikap organisasi (institusional) sehingga siapa pun tidak diperbolehkan membawa-bawa KNPI untuk dijadikan legitimasi demi mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Setiap upaya dukung-mendukung capres-cawapres dengan mengatasnamakan KNPI haruslah dilihat sebagai penyelewengan institusi sehingga patut diberi sanksi.

Sikap netral KNPI dalam situasi politik saat ini adalah sebagai langkah paling tepat dan fleksibel. Melalui cara ini maka KNPI menjadi terbebas dari konflik kepentingan politik yang setiap saat dapat meledak dan memecah-belah keutuhan dirinya.

Keutuhan KNPI adalah sebagai aset terbesar dan paling berharga yang wajib dilestarikan agar ormas kepemudaan ini memiliki keleluasaan untuk berkonsentrasi mewujudkan program-program kerjanya. Program kerja mendesak yang mesti direalisasikan KNPI adalah mencerdaskan generasi muda bangsa serta memberdayakannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itulah KNPI dituntut bisa tampil sebagai ormas kepemudaan yang fleksibel dan mandiri. Sebagai ormas yang fleksibel, maka KNPI hendaknya mampu memperluas akses atau jaringan kerja kepada seluruh komponen kaum muda yang bersifat plural.

KNPI wajib dikembalikan sebagai ormas kepemudaan tempat berhimpun dan menyatukan kaum muda Indonesia yang memiliki latar belakang sangat beragam. Demi kepentingan ini, maka KNPI hendaknya dijauhkan dari dominasi kelompok pemuda dengan latar belakang tertentu karena dapat mempersempit ruang gerak dirinya dalam memperjuangkan aspirasi kaum muda secara menyeluruh.

Disamping itu, ke depan dapat tampil sebagai ormas kepemudaan terbesar, dewasa dan mandiri. Kemandirian KNPI ini hingga kini belum terlihat secara penuh - terutama dalam hal pendanaan yang masih sangat tergantung pada belas kasihan pemerintah.

Ketergantungan seperti itu harus diakhiri agar dirinya memiliki kemandirian dan otoritas penuh untuk memperjuangkan nasib kaum muda. Dengan kemandirian penuh, niscaya KNPI dapat terbebas dari berbagai bentuk intervensi kepentingan sehingga secara otonom dirinya dapat lebih memiliki kekuatan - terutama untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populer.

KNPI ke depan diharapkan bisa menampilkan dirinya sebagai kekuatan kritis, khususnya di hadapan pemerintah. Sikap kritis ini sebagai aktualisasi komitmen dirinya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang hingga kini masih dalam kondisi carut marut akibat krisis multidimensional yang berkepenjangan.

Krisis multidimensional inilah yang kini mendera dan menyengsarakan rakyat. Kesengsaraan ini akibat belum terjaminnya hak-hak dasar sebagai warga negara yang terbukti masih sering terjadinya penggusuran, penindasan HAM serta meluasnya kemiskinan di tengah masyarakat.

Advokasi Kerakyatan

Setelah KNPI bersikap netral dan mandiri, maka dirinya kini dihadapkan pada persoalan riil di tengah masyarakat. Persoalan ini terutama berkaitan dengan nasib mayoritas rakyat yang menderita, tertindas dan dililit kemiskinan.

Itulah kenyataan yang kini sedang dialami mayoritas rakyat yang terus didera penderitaan. Penderitaan hidup seakan sulit diakhiri - walaupun para pemimpin bangsa Indonesia terus "berganti".

Penderitaan rakyat itulah yang mestinya menjadi konsentrasi perjuangan KNPI di masa depan. KNPI dalam konteks ini hendaknya memiliki tekad dan keberanian untuk memfokuskan perjuangannya melalui advokasi kerkayatan.

Keberanian ini harus didahului dengan sikap KNPI yang memposisikan dirinya sebagai kekuatan kritis yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Pengabdian ini selanjutnya diikuti dengan kemauan mendekatkan dan membaurkan dirinya dengan komunitas rakyat di lapis paling bawah.

Dengan membaurkan diri, niscaya KNPI dapat mengetahui berbagai kesulitan dan penderitaan hidup yang dialami mayoritas rakyat secara langsung. Penderitaan rakyat ini selanjutnya diusung ke ruang publik agar pemerintah benar-benar memiliki keseriusan untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraan rakyatnya.

Di sinilah KNPI dapat tampil sebagai mediator dan fasilitator untuk membawa aspirasi rakyat kepada pemerintah. KNPI juga berhak menuntut dan mengkritisi pemerintah - terutama dalam komitmen peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Jika pemerintah ternyata tidak memiliki kemauan politik untuk mendengar aspirasi yang dibawa KNPI maka dirinya dapat berdiri di garda terdepan untuk menuntut dan melakukan perlawanan kepada pemerintah yang tidak berpihak pada nasib rakyat. Perlawanan ini hendaknya benar-benar bertujuan memperjuangkan nasib rakyat sehingga tidak boleh terdistorsi oleh ambisi politik kekuasaan yang bersifat pribadi.

Akhirnya, Musda X KNPI Jawa Tengah diharapkan mampu membangkitkan ormas kepemudaan ini sebagai tempat menyatukan tekad dan aspirasi pemuda Indonesia dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, damai, adil dan sejahtera. Tekad ini bisa diwujudkan jika KNPI benar-benar menjadi Ormas kepemudaan yang netral, mandiri dan berkonsentrasi pada advokasi kerakyatan.(18)

- Drs Aly Imron DJ aktivis Generasi Muda NU (GMNU).