-- Perkembangan politik di Indonesia menjelang pemilihan presiden putaran kedua makin menarik untuk diikuti. Koalisi Kebangsaan yang dideklarasikan oleh empat partai besar, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) merupakan awal terbentuknya peta politik baru pasca-Pemilu 2004. Apakah keempat partai itu akan mampu membangun koalisi permanen yang akan menjadi lebih efektif di parlemen nanti? Ataukah ini sekadar koalisi dadakan untuk kepentingan sesaat menghadapi pilpres putaran kedua. Kalau Megawati Soekarnoputri yang menang sudah jelas masalahnya. Keempat partai itu akan bersama-sama duduk di pemerintahan sekaligus mengamankannya di parlemen.

-- Namun bagaimana seandainya Susilo Bambang Yudhoyono yang menang? Bisa jadi koalisi itu benar-benar tidak akan diajak di kabinet dan pemerintahan. Di sinilah kekhawatiran tentang instabilitas baru muncul, karena bagaimanapun dengan kedudukan yang relatif sejajar, DPR merupakan kekuatan yang tidak bisa dikesampingkan. Sistem kita belumlah sistem presidensial murni. Kalau ternyata gerak langkah serta kebijakan presiden tidak didukung DPR, bagaimana jadinya? Ada yang mengatakan kalau mau stabil SBY harus menang mutlak sehingga ini akan menjadi pressure bagi parlemen. Tetapi itu belum jaminan. Pengalaman dan sejarah kejatuhan Gus Dur membuktikan, kekuatan elite politik di parlemen juga mempunyai wilayah permainan yang tak bisa dijangkau masyarakat.

-- Benar bila tidak akan ada lagi impeachment atau presiden yang dijatuhkan oleh MPR. Tetapi persoalannya bukan itu. Kita juga berkepentingan untuk terciptanya efektivitas sebuah pemerintahan dan dalam hal ini DPR menjadi kekuatan pengimbang. Kalau koalisi empat partai besar itu kelak bisa memenangi pemilihan presiden dan berkoalisi mantap di pemerintahan serta mendapat dukungan kuat di DPR, apakah itu bukan berarti akan ada kecenderungan pemusatan kekuasaan lagi. Pagi-pagi SBY bahkan sudah menuding kemungkinan terjadi oligarki politik, yakni pemusatan kekuatan politik oleh sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan penuh. Kekuasaan itu berwatak status quo dan antireformasi.

-- Dalam pandangan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan tersebut, koalisi justru untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan yang akan datang. Di mana pun, pemerintahan yang kuat memang diharapkan. Pemilu pun bisa dikatakan berhasil kalau mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Pengalaman Malaysia sudah membuktikan hal itu, yakni ada koalisi partai yang tergabung dalam UMNO dan mampu memerintah selama kurun waktu yang lama. Sebaliknya dengan model koalisi terbatas yang dikembangkan oleh SBY pun sebenarnya ada positifnya, karena wajah kabinet mendatang akan lebih banyak diisi oleh figur-figur profesional nonpartai. Namun lagi-lagi pertanyaannya, mampukah bekerja efektif tanpa dukungan politik.

-- Mungkin saja koalisi partai itu benar-benar tidak permanen. Misalnya koalisi itu akan bubar kalau ternyata SBY yang menjadi presiden, kemudian mengajak bergabung dalam kabinet. Jadi, ada bentuk koalisi baru pascapemilihan presiden. Hal seperti itu bukan tidak mungkin karena dalam politik itu yang penting akses kepada kekuasaan. Yang membuat bersatu adalah kesamaan kepentingan, sementara kalau sudah tidak ada kesamaan kepentingan akan mudah pecah dan berjalan sendiri-sendiri. Susunan kabinet masing-masing capres tidak akan diumumkan sebelum tanggal 20 September. Kalau pun diumumkan hanyalah beberapa menteri di posisi strategis seperti menteri keuangan atau Jaksa Agung. Hal itu disengaja untuk membuka ruang koalisi baru lebar-lebar.

-- Bagi calon presiden Megawati, rancangan komposisi kabinetnya nanti kemungkinan besar sudah lebih jelas. Paling tidak ada pembagian kapling yang telah disekapati sebagai landasan terbentuknya koalisi empat partai tersebut. Sisanya, mungkin sebagian kecil, disediakan untuk profesional dan partai lain yang baru akan bergabung nanti. Maka setelah koalisi mantap, mesin politik partai harus digerakkan untuk memenangkan calonnya. Tanpa itu akan percuma, sebab masyarakat tidak lagi mudah diarahkan. Apalagi sekarang untuk kali pertama rakyat diberikan otonomi untuk memilih langsung. Yang jelas koalisi adalah kelaziman politik dan tak perlu ada kekhawatiran asalkan mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi secara luas, termasuk penegakan hukum, dapat ditegakkan.