KOALISI KEBANGSAAN: Empat partai politik, PDI-P, Partai Golkar, PPP, dan Partai Damai Sejahtera (PDS), kemarin mendeklarasikan Koalisi Kebangsaan dengan memberi dukungannya kepada Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang akan maju dalam pilpres putaran kedua, 20 September.Koalisi itu juga untuk meng-counter pernyataan Capres SBY yang merisaukan koalisi akan melahirkan oligarki kekuasaan.(79)

JAKARTA - Pimpinan empat partai politik, Partai Golkar, PDI-P, PPP, dan Partai Damai Sejahtera (PDS), Kamis (19/8) secara resmi mendeklarasikan Koalisi Kebangsaan, yang bertujuan memenangkan pasangan Mega-Hasyim. Acara itu sekaligus dimanfaatkan para deklarator untuk meng-counter pernyataan capres SBY sebelumnya yang merisaukan bahwa koalisi hanya akan melahirkan oligarki kekuasaan.

Acara deklarasi di Hotel Grand Melia, Jl Rasuna Said, itu sesuai dengan rencana dihadiri seluruh ketua umum partai pendukung. Yakni Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum PDI-P Megawati, Ketua Umum PPP Hamzah Haz, Ketua Umum PDS dr Ruyandi Hutasoit, dan cawapres Hasyim Muzadi.

Di luar itu hadir pula tiga ketua umum partai lain, yakni Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Zainuddin MZ, Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) R Hartono, dan Ketua Umum PNI Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri.

Yang mengejutkan, kendati tidak ikut menandatangani deklarasi, ketiganya memenuhi permintaan panitia untuk naik ke panggung bergandengan tangan dengan pimpinan parpol lain sebagai tanda komitmen untuk memenangkan capres itu.

Acara yang dihadiri sekitar 1.000 tamu undangan dan kader keempat parpol dimulai pukul 10.30, atau setengah jam lebih lambat, dengan menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Setelah memberikan sambutan singkat, Sekjen PDI-P Soetjipto mempersilakan setiap pimpinan parpol untuk menyampaikan orasi.

Mengkritik

Ruyandi yang mendapat kesempatan pertama langsung mengkritik komentar yang menganggap koalisi dengan rakyat lebih bermakna. Dia mengakui, bila benar rakyat adalah subjek dan bukan lagi objek proses politik, maka peran politik rakyat memang harus makin diperhatikan.

Tapi dia mengingatkan, proses politik tidak sesederhana melakukan hitungan rakyat satu per satu, tetapi melalui pewadahan daulat politik sebagai sarana menyalurkan kepentingan. Di sanalah arti penting peran parpol sebagai wadah untuk menyamakan platform masyarakat yang diwakilinya.

''Koalisi dengan rakyat menjadi rancu. Mengapa? Karena tidak pernah ada keragaman pendapat dan kepentingan politik pada tingkat individu. Koalisi dengan rakyat cenderung menampilkan inti politisasi dari kepentingan rakyat yang sangat beragam. Karena itu, menjauhkan rakyat dengan parpol perlu dipertentangkan,'' kata dia.

Bagi PDS, ''Koalisi Kebangsaan'' adalah jalan politik untuk mewujudkan kepemimpinan politik yang menyatu dengan rakyat. Karena itu, Ruyandi justru menekankan, koalisi empat parpol ini pada satu titik perjuangan politik harus tidak melupakan partai yang mendapat mandat dari konstituennya.

Hamzah yang mendapat giliran berikutnya mengatakan, keputusan PPP memilih berkoalisi dengan Mega-Hasyim bukan seketika, melainkan perlu kajian mendalam lewat rapimnas dan rapat DPP.

''Karena Ibu Mega adalah Presiden RI dan saya mendampinginya, maka saya tahu betul visi, misi, dan kemampuan beliau dibandingkan dengan tiga tahun lalu, yaitu jauh lebih baik,'' katanya.

Dari segi kebersamaan, dia menilai, PPP mempunyai kedekatan dengan Hasyim yang sama-sama berlatar belakang NU.

''Jadi, tidak perlu khawatir. Anggap saja (Hasyim) sebagai pengganti saya. Sebab, Pak Hasyim Muzadi dari NU, dan saya juga dari NU. Jadi wajar kalau saya serukan warga NU untuk memilih beliau,'' tambahnya, disambut tawa hadirin.

Hamzah berharap koalisi ini tidak hanya berlangsung pada pemilihan presiden. Tetapi dilebarkan dalam kerja sama di legislatif, mulai dari pusat hingga ke daerah.

''Ini lebih strategis dari pilpres, karena akan membentuk DPR yang kuat. Kalau semuanya kuat, dunia usaha juga akan senang. Apa gunanya pemerintahan yang kuat tanpa didukung oleh DPR,'' ujarnya.

Hamzah bahkan mengajak, jika duet Mega-Hasyim yang mereka jagokan gagal maju sebagai presiden dan wapres, koalisi itu menjadi oposisi saja di parlemen.

Bukan Anggota

''Jadi, kalau nanti ada anggota PPP yang ikut (duduk di pemerintahan), itu bukan anggota PPP lagi,'' katanya, disambut tepuk tangan.

Seperti Hamzah, Akbar pun mengaku keputusan Partai Golkar untuk mendukung Mega dicapai melalui proses yang panjang, setelah capres mereka, Wiranto, gagal lolos ke putaran kedua.

''Kenapa memilih Mega, karena kami memiliki platform dan misi perjuangan yang sama. Juga ketulusan, keikhlasan, dan motivasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, rakyat, dan negara,'' katanya.

Dukungan itu diberikan dalam bentuk kerja sama, baik di pusat maupun daerah, untuk membentuk pemerintahan yang kuat, kapabel, dan efektif. Dan pada saat yang sama, membentuk DPR yang kuat. Karena itu, Akbar menilai, kerja sama ini sekaligus dalam rangka memperkuat institusi dan kelembagaan demokrasi.

Sebagai parpol, Partai Golkar berkepentingan untuk membangun demokrasi. Sebab, menurutnya, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

''Partai politik juga merupakan saluran aspirasi rakyat. Tidak ada partai politik bila tidak didukung oleh rakyat. Parpol bertumpu pada rakyat sekaligus membutuhkan dukungan rakyat.''

Dalam hal ini parpol yang tergabung dalam koalisi sudah terbukti memperoleh suara signifikan dalam pemilu lalu.

Karena itu, lanjut Akbar, tidak tepat jika ada orang yang mendikotomikan antara rakyat dan parpol. Justru parpol adalah saluran bagi aspirasi rakyat. Maka tanpa rakyat, parpol tidak punya arti apa-apa.

''Kemudian kita berkoalisi untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kita masing-masing. Kita berkoalisi secara terbuka, memberikan kesempatan pada siapa pun untuk bergabung sejauh memiliki visi dan misi yang sama.''

Mega yang mendapat kesempatan terakhir berpendapat, jika selama ini banyak yang menyampaikan keprihatinan, duka cita, itu adalah satu proses berbangsa dan bernegara, yang akhirnya bangsa ini harus menjatuhkan pilihan. Apakah perselisihan, konflik, permusuhan yang akan dipilih sebagai bangsa, ataukah persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan gotong royong.

''Dan hari ini kita bersama. Tentu juga bagi teman-teman yang lain yang merasa akan bergabung, saya sebagai Ketua Umum PDI-P tentu akan sangat mengharapkan hal tersebut,'' katanya.

Dia lantas menuturkan soal sering berdiskusi dengan Hamzah sebagai wapres. Kepada Hamzah, Mega menyatakan rasa anehnya jika ada orang yang menganggap keberadaan partai tidak diperlukan, karena yang dibutuhkan adalah dukungan rakyat.

''Lalu saya mengatakan, bapak bisa membayangkan ndak, kalau saya dipilih hanya oleh rakyat, lalu rakyat merasa dukungannya itu tidak diperlukan, kemudian melepaskan dukungan, kan saya tinggal sendirian.''

Tetapi kalau dia didukung oleh aspirasi yang dikumpulkan melalui partai-partai politik, maka akan menjadi tanggung jawab dari parpol itu, yaitu mereka akan memberikan dukungan dan bagaimana mereka akan menyurutkan dukungan itu.

''Dan saya juga bilang pada beliau, rasanya di seluruh dunia ini, entah saya salah baca atau tidak, sistem pemerintahan itu tetap melalui parpol, supaya barangkali akan ada yang mendengar,'' katanya, disambut tepuk tangan.

Rupanya acara deklarasi itu dipantau langsung oleh SBY. Dan begitu pimpinan empat parpol ini menyampaikan orasi, tepat pukul 11.00 capres dari Partai Demokrat ini langsung menggelar jumpa pers di rumahnya, Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor.

Selepas orasi para ketua umum partai pendukung, didampingi sekjen masing-masing, Akbar, Mega, Hamzah, dan Ruyandi menandatangani naskah deklarasi yang sebelumnya dibacakan oleh Sekjen Partai Golkar Budi Harsono. Isi deklarasi, antara lain, komitmen mereka untuk bekerja sama memenangkan duet Mega-Hasyim, membentuk pemerintahan yang kuat, bersih, dan efektif berdasarkan prinsip profesionalisme dan kebersamaan, serta meningkatkan efektivitas peran dan fungsi lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.(A20-33t)