| Jumat, 20 Agustus 2004 | MURIA |
Golkar dan PPP Bersaing KetatREMBANG- Dua partai politik yang mempunyai jumlah kursi terbanyak di DPRD Rembang akan bersaing ketat memperebutkan jabatan ketua Dewan. Kedua partai itu adalah Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua DPD Partai Golkar HA Djoemali SSos mengemukakan, partainya menjadi pemenang Pemilu 2004 dan sekaligus meraih kursi terbanyak di DPRD, yakni 12 kursi. Karena itulah, wajar bila partainya mengamanatkan kepada Fraksi Partai Golkar untuk mengajukan dirinya sebagai calon ketua DPRD. Pada pemilihan ketua DPRD nanti, bisa dipastikan semua anggota Fraksi Partai Golkar akan memilih dirinya, sehingga sekarang dirinya sudah memiliki modal 12 suara. Untuk bisa duduk di kursi ketua, Djoemali mengemukakan, sedikitnya harus bisa memperoleh 23 suara. Untuk bisa mencapai angka itu, pihaknya mencari tambahan 11 suara. Sebagai partai yang mempunyai kursi terbanyak, partainya mempunyai peluang namun tetap dituntut bekerja keras untuk membangun koalisi dengan partai lain. Sebab untuk penetapan ketua Dewan, aturannya melalui pemilihan dan bukan berdasarkan perolehan kursi. Saat ditanya tentang nama-nama partai yang akan berkoalisi dengan Partai Golkar, Djoemali mengungkapkan, belum berani menyebutkan nama partainya karena masih dalam proses pendekatan. Sementara itu Sekretaris DPC PPP Rembang Drs Azis MSi menuturkan, partainya mendapat 10 kursi sehingga pantas ikut meramaikan bursa pencalonan ketua Dewan. ''Sekarang saya sudah mengantongi nama bakal calonnya,'' ujar Azis PDI-P Rembang yang dahulu (Pemilu 1999) mampu mengantarkan kader partainya menjadi ketua Dewan. Akan tetapi, kini tak bisa berbuat banyak karena cuma mendapat tujuh kursi. ''Kami mengakui kalah pemilu. Karena itu kami legawa, tak akan ikut memunculkan bakal calon ketua Dewan,'' ungkap Ketua DPC PDI-P H Tahar HP. Ketua DPC PKB Rembang Yaqut Qoumas mengungkapkan, partainya memperoleh jatah tujuh kursi. Meski demikian, dia belum bisa menentukan sikap, khususnya dalam menghadapi pemilihan ketua Dewan. Alasannya, karena situasi politik sewaktu-waktu bisa berubah.(jl-90j) |