PEMALSUAN dokumen proyek yang digunakan oknum PNS di Pemkab Pekalongan, seharusnya gampang ditolak jika masyarakat mau bertanya kepada institusi yang berwenang. Sebab, proyek di Pemda mana pun mempunyai aturan main yang jelas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pekalongan Ir Susiyanto mengatakan, jika ada masyarakat yang ingin menanyakan sebuah proyek, harusnya jangan menghubungi individu atau oknum mana pun, sebab ada institusi yang berwenang dengan aturan main yang jelas.

"Jika mau tanya atau dirugikan soal proyek Pemda, silakan tanya ke institusi seperti Bappeda atau DPU.

Jangan tanya oknum atau individu yang bekerja di dalamnya," katanya.

Susiyanto mengakui, terungkapnya pemalsuan dokumen yang dilakukan Karnawi karena sebuah surat proyek tidak pernah ditandatangani langsung oleh Bupati dan tidak ada tembusan. Namun, surat penawaran proyek yang dibawa Karnawi ditandatangani oleh Bupati dan ada tembusannya ke beberapa pihak. Dia juga membantah jika ada stafnya yang memberikan surat salinan proyek yang kemudian digandakan Karnawi.

"Staf Bappeda yang disebut Karnawi sudah diperiksa polisi, dan ternyata tak pernah memberikan surat apa pun kepada Karnawi," tambahnya.

Belum Pernah Direncanakan

Soal proyek jalan lingkar yang ditawarkan Karnawi kepada para kontraktor, menurut Susiyanto, belum pernah direncanakan Pemkab. "Kami belum pernah merencanakan program semacam itu. Jika ada, maka akan langsung direncanakan oleh perencana teknis dan tidak ditandatangani Bupati seperti surat milik Karnawi," katanya.

Soal permintaan maaf Karnawi, secara pribadi dia mengaku akan memaafkan. Namun, atas nama institusi harus tetap dipertanggungjawabkan, sebab yang dipalsukan Karnawi adalah dokumen institusi, yaitu Pemkab Pekalongan. "Adapun permintaan maaf kepada Bupati akan saya sampaikan karena itu amanat," ujarnya yang kemarin hadir di Mapolres mewakili Bupati Pekalongan sebagai pelapor.

Pemkab, kata dia, terpaksa melapor ke polisi karena tindakan Karnawi sangat merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik institusi Pemkab. Jika itu dibiarkan, kredibilitas Pemkab akan jatuh di mata masyarakat. Atas terungkapnya kasus pemalsuan dokumen tersebut, Susiyanto meminta kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap segala praktik penipuan. Jika ada sesuatu kebijakan yang ingin ditanyakan oleh masyarakat, dia meminta agar ditanyakan kepada institusi yang berwenang. (Muhammad Burhan-74r)