- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 baru saja disampaikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di DPR pada 16 Agustus lalu. Ada yang perlu dicatat dari RAPBN kali ini, yaitu dibuat oleh pemerintahan yang segera akan mengakhiri masa tugasnya. Dengan kata lain, RAPBN 2005 sebenarnya lebih merupakan porsi tugas dari pemerintahan yang baru. Akan tetapi sesuai dengan siklus tahunan, perencanaannya tak bisa ditunda dan sebagai annual planning, RAPBN sudah memiliki jadwal tersendiri. Perkara nanti akan ada revisi itu terserah pemerintahan yang baru. Sejak krisis ekonomi 1997, anggaran memang sering direvisi dalam periode triwulan atau semester karena situasi perekonomian yang makin fluktuatif.

- Menyadari kondisi itu pemerintah juga tahu diri. RAPBN 2005 disusun secara garis besar atau tidak terlalu spesifik. Pakar ekonomi menyebutnya sebagai skenario dasar (base line) sehingga memungkinkan ruang gerak yang lebih luas bagi yang akan melakukan perubahan atau kemungkinan terobosan-terobosan baru. Namun tanpa ada persoalan transisional seperti itu sesungguhnya kebijakan yang menyangkut fiskal belumlah dapat terlalu leluasa. Jadi siapa pun yang akan menyusun, akan terbatas ruang geraknya. Kalaupun ada keinginan untuk merombak pastilah bertahap. Hanya, karena situasi tersebut ada pula unsur-unsur kehati-hatian yang lebih besar ditambah lagi barangkali ada latar belakang politik. Pemerintah ada kesan menghindari hal-hal spekulatif.

- Asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan RAPBN 2005 cukup realistis kendati bukan tidak mengandung kerawanan. Dalam artian, perlu kerja keras dan pengendalian ketat pada sisi makro untuk mencapainya. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4% cukup realistis. Namun, laju inflasi yang diasumsikan hanya 5,5% dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 6,5% tidaklah mudah dicapai tanpa pengelolaan yang baik. Apalagi pemerintah juga berani mematok kurs rupiah pada posisi Rp 8.600/dolar AS dan harga minyak 24 dolar AS per barel. Ini bukan angka yang bisa dengan mudah dicapai tanpa kerja keras. Tanpa ada tim ekonomi yang solid dan penuh kehati-hatian seperti tim yang sekarang.

- Pemerintah juga tak terkesan sembrono misalnya dengan menetapkan kenaikan gaji pegawai negeri pada 2005. Walaupun kebijakan itu populer, akan memberikan beban yang berat pada anggaran karena pada saat yang sama penerimaan dari pajak juga relatif tidak bertambah. Inilah yang mengesankan adanya kehati-hatian di samping karena sifatnya yang base line tadi. Mungkin saja reformasi pajak dilakukan kemudian pendapatan dari pajak akan meningkat. Dan, seiring dengan itu pemerintah dimungkinkan menaikkan gaji PNS. Akan tetapi, itu adalah alternatif atau keputusan politik yang menjadi porsi pemerintahan yang akan datang. Demikian juga dengan target penerimaan privatisasi BUMN yang masih mungkin dinaikkan.

- Ada sesuatu yang positif dan patut dihargai, yakni pengurangan jumlah pinjaman luar negeri yang dikompensasi oleh pinjaman domestik. Hal ini sesuai dengan semangat kita untuk lebih mengurangi beban pinjaman luar negeri dalam jangka menengah dan panjang agar perekonomian dapat lebih mandiri. Jumlah pembiayaan luar negeri menurun dari Rp 28,2 triliun menjadi Rp 26,6 triliun. Pada saat yang sama pembiayaan domestik meningkat dari Rp 61,6 triliun menjadi Rp 66,5 triliun. Pembiayaan domestik yang dimaksud berasal dari penjualan aset eks BPPN, penerbitan surat utang dan sebagainya. Selebihnya tak bisa diharapkan banyak dari sebuah anggaran pemerintah saat ini. Benar bila dikritik kurang menciptakan stimulus fiskal.

- Sudah sejak krisis ekonomi beban anggaran terlampau berat untuk menutup pengeluaran rutin yang terkait dengan utang, membayar beban rekapitaliasi perbankan dan lain-lain. Pendek kata, akibat krisis, pengeluaran rutin membengkak. Sementara itu pemerintah juga masih dibebani subsidi BBM. Karena itulah, pengeluaran untuk pembangunan menjadi sangat terbatas sehingga tidaklah mungkin mengharap semua persoalan beres hanya dalam waktu pendek. Mengalokasikan 20% anggaran untuk sektor pendidikan saja baru akan terlaksana pada 2009. Tak mungkin melakukan akrobat dalam hal ini. Namun berbagai manuver masih bisa dilakukan oleh pemerintahan baru tentu sebatas yang bisa dilakukan. Skenario base line yang sudah dibuat sesungguhnya tidaklah buruk.