SUKOHARJO - Upaya Komisi III DPR RI memantau distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah tidak sia-sia. Tim yang dipimpin Marsekal Muda Gadiono itu menemukan pupuk palsu di sebuh toko di wilayah Palur, Karanganyar.

''Saat itu juga kami perintahkan agar pupuk itu ditarik. Kalau tetap nekat, polisi harus segera bertindak. Ini tak boleh dibiarkan karena merugikan petani yang nasibnya masih terpuruk,'' ujarnya di sela- sela pemantauan pupuk di Mojolaban, kemarin.

Dia juga mengajak petani untuk aktif memantau distribusi pupuk. Pasalnya, hingga kini pupuk tersebut sampai di tangan petani melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. ''HET urea adalah Rp 1.050/kg. Namun berdasarkan pantauan yang kami lakukan, petani terpaksa membayar lebih mahal. Ini artinya, subsidi yang diberikan pemerintah tidak mengenai sasaran. Kalau terus seperti ini, lebih baik subsidi dicabut.''

Kondisi tersebut, lanjut dia, menunjukkan kurangnya keberpihakan kepada para petani. Selain harus membayar pupuk lebih mahal, petani juga dirugikan dengan anjloknya hasil pertanian. Saat panen harga gabah anjlok karena dalam waktu bersamaan beras impor membanjiri pasar dalam negeri dengan harga murah. Akibatnya, produk petani tidak laku.

''Ini masih diperparah dengan adanya pupuk palsu seperti yang kami temukan di sebuah toko pengecer di Palur, Karanganyar. Di sana kami dapati puluhan karung pupuk KCl palsu sehingga merugikan petani.''

Bagaimana upaya menjamin pupuk sesuai HET? Gadiono mengajak DPRD untuk ikut membantu kepentingan petani. Caranya, ikut memperjuangkan anggaran untuk membantu ongkos distribusi pupuk. Dengan cara itu ongkos distribusi tidak ditambahkan ke harga pupuk tersebut sehingga tetap sesuai dengan HET.

''Tak mungkin distributor ataupun pengecer mau rugi. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk ikut memperjuangkan nasib petani kita agar tidak semakin terpuruk.''

Dana Distribusi

DPRD, jelas dia, juga sudah berhasil mengegolkan anggaran distribusi pupuk. Pada tahun 2003 disediakan dana Rp 153 miliar untuk ongkos distribusi, namun hanya terserap Rp 57 miliar. ''Dana tersebut sebagian besar digunakan di wilayah Indonesia bagian timur. Adapun wilayah bagian barat tidak menjadi persoalan karena mudah dijangkau angkutan umum.''

Adapun anggota Komisi III, Sofyan Raharjo mengingatkan, keberpihakan kepada petani itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Dia mencontohkan Cina yang sudah menjadi produsen beras terbesar di dunia. ''Itu saja rencana pembangunan tiga buah dam raksasa belum selesai. Nah kalau sudah selesai, tentu produksi beras semakin besar dan membanjiri dunia, termasuk Indonesia. Sudah siapkah petani kita menghadapi kondisi ini kelak? Padahal kita masih disibukkan oleh distribusi pupuk yang amburadul.'' (G10-85n)