TANGGAL 12 Agustus 2004 ini, Republik Singapura mempunyai seorang Perdana Menteri (PM) yang baru. PM Gooh Tjoh Tong akan memberikan kursi kekuasaan kepada putra mahkota Singapura Lee Hsien Loong, atau dikenal dengan nama BG Lee. Lee akan menjadi orang nomer satu di negara kota (city state) atau negara pulau tersebut. BG Lee adalah putra mantan PM Lee Kuan Yew yang sudah lama disiapkan sebagai pemimpin Singapura di abad-21.

Proses suksesi di Singapura sekarang ini adalah pergantian kepemimpinan nasional yang diharapkan mampu membawa Singapura mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia sebagai pusat perdagangan internasional seperti Hongkong, Tokyo, Kuala Lumpur, New York, London, Soul, Paris, Jakarta, Shanghai, dan Hongkong.

Mengamati praktik demokrasi modern di Singapura, merupakan sesuatu yang menarik untuk mempelajari pengaruh nilai-nilai lokal terhadap kehidupan negara bangsa di era modern. Sebab sebagai negara republik, yang menggunakan sistem parlementer, ternyata sistem politik singapura sangat terpengaruh oleh nilai-nilai lokal (Asia values) yang diajarkan oleh mantan pendiri Singapura Lee Kuan Yew.

Singapura adalah negara kecil dengan 4 juta penduduk. Walaupun negara ini kecil, akan tetapi mempunyai peran yang sangat besar bagi perdagangan internasional, khususnya di Asia dan Asia Tenggara. Dengan letak yang sangat strategis di perairan Selat Malaka yang pada abad 18 M yang lalu hanyalah tempat memancing ikan bagi pangeran dari Malaka dan Sumatera, sekarang di abad 21 ini sudah menjadi pusat perdagangan internasional, mode dan budaya.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tiga hal berikut ini. Pertama, bagaimana praktik demokrasi modern di Republik Singapura? Kedua, bagaimana wujud praktik nilai-nilai Asia (Asia values) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Singapura? Ketiga, bagaimana masa depan Singapura di bawah PM Lee Hsien Loong?

Demokrasi ala Singapura

Tanggal 5 Agustus 1955, Singapura menjadi sebuah negara yang merdeka. Sebelumnya Singapura bergabung dengan Malaysia menjadi sebuah negara federal (negara bagian Malaysia tahun 1953-1955). Karena konflik politik, akhirnya Singapura keluar dari federasi Malaysia. Hal ini terjadi pada tahun 1955. Ketika itu orang-orang Melayu mempunyai program Malay for Malayu, membuat Singapura yang 75% penduduknya etnis Tionghua tersinggung dan ingin membentuk negara sendiri.

Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model westminder. Presiden adalah kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri (prime minister). Parlemen dibagi menjadi dua kamar: Kongres atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (House of Low) yang semula mempunyai 81 anggota.

Pemilihan anggota parlemen dilaksanakan 4 tahun sekali. Anggota parlemen memilih PM. Sedangkan PM sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet berdasarkan rangking dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Sampai tahun 1991, secara seremonial pemilihan presiden dilakukan setelah pengisian anggota parlemen. Di dalam konstitusi Singapura, diamanatkan untuk melakukan pemilihan langsung terhadap posisi presiden. Jadi kekuasaan seorang presiden semakin kuat (The Encyclopedia Britannica. Log, Cit, hal. 769-788).

Dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat bangsa yang demokratis, peran rakyat di arena politik nasional, melalui pembentukan sebuah pemerintahan, ditempuh melalui general election. Dalam pemilu tersebut, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk memerintah.

Negara yang mempunyai jumlah penduduk statis (4 juta jiwa) itu terdiri dari 75% etnis China, 15% Melayu, 5 % India. Panggung politik Singapura tetap didominasi oleh People Action Party/Partai Aksi Rakyat (PAP), partai yang didirikan oleh mantan PM Lee Kuan Yew. PAP merupakan the ruling party. Kubu oposisi baru bisa memperoleh kursi di parlemen pada pemilu 1981. Ketika itu Partai Pekerja mampu memasukkan kadernya lewat pemilu susulan.

Dalam setiap pemilu, negara ini menggunakan sistem distrik dalam setiap pesta demokrasi. Pemikiran politik Lee Kuan Yew mampu menciptakan strong governance, yakni bagaimana membuat sistem politik memberikan ruang terhadap reformasi politik -memperkuat lembaga presiden, dan memberi jaminan kursi kepada oposisi. Dengan strategi ini, pada satu pihak diharapkan dapat menjamin kestabilan sistem, dan pada sisi lain diharapkan mampu membatasi pengaruh oposisi. Akan tetapi tindakan ini bukan bermakna melakukan liberalisasi politik.

Jadi, kubu oposisi tidak berkembang, memang sudah dirancang oleh arsitek politik Singapura. Ada dua alasan mengapa kubu oposisi tidak mampu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik. Pertama, pihak oposisi tidak mempunyai tokoh yang handal dan setara dengan Lee Kuan Yew, Gooh Tjoh Tong, BG Lee. Kedua, kubu oposisi tidak mudah memberikan wacana alternatif, sebab ruang lingkupnya sudah dibatasi. Jadi, dalam situasi politik seperti sekarang ini, PAP membuat suatu tim yang solid.

Sehingga setiap suksesi kepimpinan nasional di Singapura tidak terjadi gejolak politik yang berarti.

Nilai-nilai Asia

Sebetulnya konsep nilai-nilai Asia (Asia values) dalam studi ilmu politik belum ada kesepakatan yang jelas. Sebab setiap negara mempunyai budaya politik yang khas. Budaya politik tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik demokrasi modern di sebuah negara. Yang dimaksud dengan nilai-nilai Asia adalah sikap hormat kepada pemimpin (senioritas), kerja keras, memaafkan, menganggap pemimpin merupakan wakil tuhan di bumi, hormat kepada orang lebih tua dan menghindari konfrontasi bila terjadi perbedaan pendapat.

Praktik nilai-nilai Asia di Korea Selatan, misalnya, sangat terpengaruh oleh budaya konfusian, dan budaya lokal, sehingga etos kerja bangsa Korea Selatan mampu membawa negara yang miskin sumber daya alam menjadi negara yang maju di bidang industri. Begitu juga hormat kepada orang yang lebih tua atau pemimpin yang lebih tua ternyata mampu membawa dampak yang positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Korea Selatan.

Sedangkan praktik nilai-nilai Asia di Malaysia adalah bagaimana bangsa Malayu menjadikan mantan PM Mahathir Mohammad sebagai bapak bangsa dan pembangunan. Padahal tidak semua track record Mahathir positif bagi perkembangan demokrasi di Semenanjung Malaka. Misalnya saja hubungan Mahathir dengan Anwar Ibrahim yang tidak harmonis sampai sekarang ini. Tapi rakyat Malaysia tetap memberikan tempat yang terbaik bagi Mahathir yang mampu membawa bangsa dan negara Malaysia menjadi negara industri baru yang disegani di Asia.

Sebagai pendiri Singapura, pengaruh Lee Kuan Yew sangat besar dalam budaya politik. Lee Kuan Yew adalah pemimpin senior yang sudah mengundurkan dari kancah politik nasional. Akan tetapi pamor pemimpin seangkatan mantan Presiden Soeharto masih sangat kuat. Siapa yang menjadi PM dan presiden Singapura harus mendapatkan "restu" dari Lee Kuan Yew.

Bahkan tampilnya PM Gooh Tjoh Tong dan PM BG Lee yang dilantik 12 Agustus 2004 ini adalah "karya" Lee Kuan Yew. Padahal secara konstitusi, Singapura adalah negara yang menggunakan sistem politik demokrasi parlementer. Kuatnya pengaruh Lee Kuan Yew mengakibatkan Singapura bukanlah sebuah negara yang ideal bila dilihat dari sisi demokratiasi. Sebab praktik politik otoriter dan pembatasan kebebasan pers adalah bukan hal yang rahasia lagi di Singapura.

Bagi Lee Kuan Yew, tanpa menerapkan demokrasi liberal ala barat, Singapura mampu menjadi negara yang modern, maju, makmur dan praktik korupsi bisa diminimalisir.

Menurut penulis, ada tiga faktor yang menyebabkan Singapura mampu memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance).

Faktor pertama, karena mayoritas bangsa Singapura adalah etnis Tionghoa, sehingga kebijakan politik otoriter rezim PAP dan Lee Kuan Yew tidak terlalu merugikan kepentingan rakyat. Sebab Lee Kuan Yew benar-benar bekerja keras membangun Singapura menjadi pelabuhan internasional dan memciptakan pemerintahan yang kuat (strong governance).

Faktor kedua, figur Lee Kuan Yew sebagai bapak bangsa yang sukses membangun Singapura seperti sekarang ini adalah orang tua yang layak dihormati dan segani. Kharisma Lee adalah mampu mengimbangi kebesaran bangsa Singapura. Sehingga setiap statemen politik pemimpin senior ini mempunyai dampak yang nyata bagi stabilitas ekonomi di Asia Tenggara.

Faktor ketiga, dengan jumlah penduduk yang hanya 4 juta jiwa, bahkan penduduk Singapura semakin mengecil, memudahkan elite politik di negara ini untuk menata sistem ekonomi, politik.

Masa Depan

Lee Hsien Loong sebagai PM yang baru adalah pemimpin yang sudah disiapkan secara matang oleh ayahnya. BG Lee selama ini sudah menduduki jabatan penting, seperti panglima angkatan bersenjata, menteri keuangan dan deputi PM, serta jabatan-jabatan yang strategis lain. Belum lagi jaringan PAP akan menjadi mesin politik yang sangat efektif alam rangka melakukan sosialisasi kebijakan pemimpin baru.

Bagi PM BG Lee ada dua agenda utama yang harus ia jalankan bila transisi kekuasaan dari Gooh Tjoh Tong ke putra mahkota tidak menimbulkan gejolak politik. Pertama, PM BG Lee tidak boleh dalam bayang-bayang kebesaran bapaknya dan pemimpin pendahulunya. Keinginan Singapura sebagai jantung perkembangan budaya Asia dan dunia harus segera diwujudkan. Sehingga, selain kota perdagangan utama di abad-21, negara satu pulau juga menjadi pusat perkembangan budaya Asia.

Kedua, perlunya sosialisasi politik luar negeri Singapura yang condong ke Barat kepada negara-negara tetangga, terutama Indonesia, Malaysia, Vietman. Dengan adanya komunikasi yang timbal-balik, maka keinginan Singapura untuk menyewakan wilayahnya sebagai pangkalan militer bagi pasukan AS di Asia Tenggara tidak membuat negara tetangga curiga.

Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia seharusnya bisa belajar banyak dari Singapura dalam membangun negara yang semula hanya tempat pemancingan ikan, menjadi negara yang modern, makmur, stabil. (29)

-Eddy Maszudi, pengamat masalah ekonomi-politik internasional dan Ketua Centre Strategic for Development and International Relations (CSDIR)