SEBAGAIMANA diperkirakan sebelumnya, gugatan tim Wiranto-Salahuddin Wahid ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa kecurangan, berupa manipulasi suara pada putaran pertama pilihan presiden secara langsung, terbuktii kandas di tengah jalan. Bukti-bukti yang disodorkan tidak cukup kuat. Bahkan dalam beberapa kali persidangan bukti-bukti itu tidak bisa dihadirkan. Karenanya, praktis yang maju pada putaran kedua adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawatii Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.

Tereliminasinya Wiranto-Wahid tentu memiliki implikasi politis yang sangat rumit, terutama dalam hal konstituen pemilihnya. Sebab, perolehan suara pasangan ini cukup signifikan, meski hanya menduduki peringkat ketiga. Seperti yang terlihat dari data resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara Wiranto-Wahid mencapai jumlah 22 persen lebih yang didapatkan dari suara Golkar dan PKB.

Sudah pasti, basis konstituen ini akan menjadi lumbung pertarungan kedua kandidat presiden yang akan berlaga pada putaran kedua. Hanya, mengambil suara dukungan bukanlah barang mudah yang bisa dilakukan dengan enteng. Ada banyak prasyarat yang yang harus dilalui, termasuk lobi dan negosiasi politik secara massif dan intensif. Pertanyaannya adalah, siapa yang paling berpeluang mendulang dukungan suara dari pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid ini?

Tokoh Baru

Jika dicermati, tampaknya Mega-Hasyim paling mungkin mendapatkan dukungan dari pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa digunakan. Pertama, baik Wiranto maupun Salahuddin bukan figur sentral yang memiliki basis pendukung secara individual. Artinya, keduanya adalah "pendatang" yang dimunculkan karena alasan-alasan tertentu. Wiranto misalnya, dia bukan tokoh yang dikader dan dibesarkan di dalam Golkar.

Purnawirawan ini muncul melalui konvensi yang kebetulan dapat dimenangkannya. Jadi, proses integrasinya masih sangat relatif, alias terbatas. Salahuddin Wahid juga demikian. Wakil Ketua Komnas HAM ini dimunculkan karena gagalnya Gus Dur menjadi capres terganjal seleksi administratif KPU berkaitan dengan kecakapan fisik . Alternatifnya, Salahuddin dimunculkan sebagai representasi kekuatan NU, paling tidak merepresentasikan kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maka terjadilah koalisi Golkar-PKB.

Jadi, Wiranto dan Salahuddin tak lebih dari sekadar figuran politik yang muncul secara insidental . Maka wajar kalau perolehan suaranya juga tidak sefantastis gabungan suara Golkar dan PKB. Padahal, kalkulasi di atas kertas, koalisi kedua partai ini akan mampu memuluskan kandidatnya pada putaran kedua, bahkan bisa mengantarkan pada kursi kepresidenan. Dengan demikian, Akbar Tandjung dan Gus Dur harus dilihat sebagai tokoh sentral yang dapat mengendalikan bidak-bidak permainan catur politik.

Kedua, baik Akbar Tandjung mupun Gus Dur adalah tokoh lama yang pernah berkutat dalam dunia birokrasi pemerintahan. Keduanya, masih memiliki "kaki-kaki politik" di dunia birokrasi yang harus tetap dijaga dan diselamatkan. Kalkulasinya, mereka akan lebih selamat dengan komposisii politik yang masih ada, dibandingkan dengan membuat desain politik baru yang belum tentu memberi ruang bagi penyelamatan "kaki-kaki politiknya". Dalam konteks inilah, Akbar Tandjung dan Gus Dur bisa "bertemu" dengan Megawati. Dan sinyalemen ini terlihat jelas dari statemen Akbar yang menyatakan antara PDI-P dan Golkar sudah memiliki pengalaman berjalan bersama.

Memang figur Jusuf Kalla sebagai cawapres Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari Golkar. Di partai beringin ini, terakhir dia masih tercatat sebagai salah satu dewan penasihat. Tetapi, secara organisatoris, posisi dewan penasihat kurang memiliki peran signifikan dalam perputaran roda organisasi partai, apalagi merepresentasikan diri sebagai kekuatan partai. Yang paling mungkin Jusuf Kalla lakukan adalah membangun sentimen kedaerahan dengan mengkampanyekan isu-isu primordial. Jika ini dilakukan, maka sangat mungkin dia mendapatkan dukungan Golkar yang berasal dari sayap Indonesia bagian timur.

Lalu bagaimana dengan Wiranto dan Salahuddin sendiri?

Karena keduanya tidak membawa gerbong, maka secara otomatis dukungan suara yang mereka peroleh "balik kandang". Suara Salahuddin akan kembali ke pangkuan PKB atau Gus Dur dan suara Wiranto kembali terpulang ke rahim politik Golkar. Sebab, kontrak politik yang dibangun oleh Wiranto-Salahuddin sudah berakhir. Seketika itu pula mereka tidak berhak mengklaim dan mengarahkan konstituennya untuk memilih pasangan tertentu pada putaran kedua nanti.

Dengan demikian, sangat besar peluangnya bagi Megawati untuk mendapatkan muntahan suara Golkar dan PKB. Terlebih lagi, figur Hasyim, sebagai pasangan Megawati adalah tokoh NU. Jika sebelumnya dukungan kaum nahdliyyin terbelah dengan Salahuddin, maka saat ini dialah tokoh tunggal yang bisa merepresentasikan aspirasi politik NU. Karena itu, sangat mungkin di barisan Megawati akan berdiri tiga kekuatan penuh: PDI-P, Golkar dan PKB (NU). Dengan modal ini, maka peluang tampilnya kembali figur Megawati sebagai presiden mendatang sangat besar.

Titik Kerawanan

Hanya saja, koalisi semacam ini bukan berarti tidak mengandung kelemahan. Kelemahan yang paling tampak adalah terjadinya penyatuan kekuatan-kekuatan besar yang rentan stigma, yaitu PDI-P dan Golkar itu sendiri.

Sebagaimana dimafhumi bersama, kedua partai terbesar distigmakan sebagai partai status quo, tidak reformis dan cenderung anti pembaharuan. Apalagi, dalam periode kepemimpinan Megawati, banyak catatan buruk yang tidak mudah ditutup-tutupi.

Lemahnya penegakan hukum, kurang berhasilnya perbaikan ekonomi, minimnya perlindungan tenaga kerja di luar negeri dan isu-isu instabilitas nasional adalah sederet agenda yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ditambah lagi, akhir-akhir ini isu mahalnya biaya pendidikan yang tak kunjung membaik, maka ruang tembak terhadap koalisi ini sangat lebar.

Satu-satunya cara penyelematan koalisi ini adalah, memasukkan satu elemen lagi yang memiliki citra cukup baik dari segi politik dan sosial. Citra politik dibutuhkan untuk memberi eksistensi terhadap pentingnya koalisi di antara masing-masing partai yang tergabung di dalamnya. Asumsinya, masing-masing partai masih saling mengakui antara satu dengan yang lain. Sementara citra sosial dibutuhkan sebagai wujud dari penerimaan masyarakat terhadap seluruh peserta koalisi. Sebab, seringkali koalisi politik mentah di lapangan sosial. Dengan demikian, citra politik dan sosial harus berjalan secara bersama-sama. (29)

- Gunarto, Dekan Fakultas Hukum Unissula