SEMARANG - Meski pembentukan fraksi belum ditetapkan, partai politik yang memiliki wakil di DPRD Jateng mulai kasak-kusuk soal pimpinan Dewan. Pucuk pimpinan parpol mulai penjajakan untuk menjalin koalisi lebih erat.

"Kalau penjajakan antarpartai memang sudah. Namun belum sampai ke kesepakatan final, karena siapa pun anggota Dewan punya kesempatan untuk menjadi ketua DPRD," kata Ketua DPD Partai Golkar Jateng HM Hasbi, di sela-sela sebuah seminar di Hotel Ciputra, kemarin.

Wakil Ketua DPRD Jateng itu menyatakan, empat pimpinan Dewan akan ditentukan melalui pemilihan dalam rapat paripurna. Calon pimpinan DPRD hanya bisa diajukan oleh fraksi.

Ditanya soal niat maju sebagai ketua DPRD Jateng, dia menyatakan partainya belum mengambil keputusan siapa yang maju sebagai calon pimpinan Dewan mendatang. Soal kesiapannya untuk nyalon ketua, dia menjawab secara diplomatis, "Kalau semua anggota sepakat untuk mencalonkan saya, ya siap saja."

Dia menekankan, personalitas calon pimpinan juga turut menentukan. Misalnya seseorang dianggap kredibel oleh sejumlah orang, katanya, belum tentu orang lain berpendapat sama. Seorang anggota Dewan juga belum tentu dikatakan lebih senior oleh seluruh anggota Dewan. "Jadi, tergantung pada personelnya."

Sekretaris FPP Munawaroh Nurhadi mengungkapkan, Kepmendagri Nomor 162/2004 Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan calon pimpinan Dewan hanya bisa diajukan oleh fraksi. Adapun pengajuannya berdasarkan urutan besar jumlah anggota fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan dan jumlah perolehan suara terbesar dalam pemilu legislatif lalu.

Menyangkut peluang PKB dan PPP duduk sebagai wakil ketua Dewan, anggota Komisi A itu menyatakan, kans tersebut memang terbuka sesuai dengan aturan. Meski jumlah wakil dari PAN, Partai Demokrat, dan PPP sama-sama mendapat 10 kursi di DPRD Jateng, tetapi yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilu 2004. (G1-83t)