AGUSTUS menyapa kita lagi. Layaknya telah menjadi hukum alam, budaya, dan jadwal tetap, peringatan HUT kemerdekaan negeri ini - dengan segala ingar-bingar serta cara yang berbeda-beda ataupun diseragamkan - hadir kembali.

Dalam tujuh belasan yang sudah-sudah, ketua RT di tempat saya tinggal selalu membacakan teks renungan kemerdekaan yang didapat dari pemerintah lewat desa pada malam 17 Agustus. Banyak RT lain juga menggelar malam renungan serupa.

Suatu kali, ketua RT yang hendak membaca refleksi kemerdekaan dari presiden mengeluh tentang naskah yang sampai lebih dari 25 halaman folio. Saya pun tawarkan, "Bagaimana kalau dibaca yang pokok-pokok saja?"

Pada hemat saya, karena dari kaidah tata bahasa tak sedikit pesan dalam naskah yang diulang-ulang. Di samping itu, warga yang duduk lesehan beralas tikar di jalanan kampung tak semua bisa mencerna, juga tak sedikit anak-anak keburu mengantuk.

Ketua RT setuju dan naskah pun dibaca tak lebih dari 10 menit. Saat saya berembuk dengan ketua RT, tak ada tanda warga yang protes. Entah mahfum atau menggerundel dalam hati saja.

Pengalaman tak mengenakkan berkait dengan penerapan lambang, panji-panji, simbol negara, atau pidato presiden yang saat rezim Orde Baru ''dikitabsucikan'' dialami Harry Roesli. Dia, sebagaimana tulisnya di Kompas, berurusan dengan penguasa. Tuduhannya subversif.

Gara-garanya, seniman yang kenes dalam ajang AFI itu memimpin mahasiswa menyanyikan "Indonesia Raya" saat menggelar demo di kampus ITB untuk menolak Presiden Soeharto - ketika masih kuat-kuatnya panglima besar tersebut. Mahasiswa lupa dan tak menyanyikan lagu kebangsaan itu secara utuh.

Alinea terakhir, ''Indonesia Raya merdeka-merdeka, Tanahku Negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka-merdeka, Hiduplah Indonesia Raya'' yang sesuai dengan aransemen harus dinyanyikan dua kali itu hanya dilantunkan sekali. Nah, kejeratlah Harry pada akhirnya.

Apalah arti kekuranglengkapan pemakaian simbol (toh tak sengaja) seperti menyanyikan "Indonesia Raya" dibandingkan dengan upaya mengatasi krisis, menghentikan korupsi pejabat, dan merampas kembali hasil korupsiannya untuk negara, serta penegakan keadilan?

Begitu rumit korupsi, meski terjadi di depan mata. Sampai-sampai, Basuki Sugito, sejawat yang juga guru Matematika di sebuah SMP di Kudus, merasa tak berdaya, meski dia menguasai semua rumus yang tiap hari diajarkan ke siswa - saat menghitung antara gaji pejabat dengan kekayaan mereka.

Praktik korupsi dan kolusi masih terus berlangsung. Beberapa program dan tindakan telah dicoba dilakukan pemerintah ataupun masyarakat yang memiliki kepedulian dalam memberantasnya. Hasilnya masih teramat jauh dari harapan.

Mempertanyakan kapan korupsi dan kolusi bisa dihentikan, rasanya sama seperti merisaukan akankah kemerdekaan RI lenyap atau Indonesia tenggelam? Karena itu, dalam pengkhidmatan yang akan digelar pada Selasa Legi, 17 Agustus 2004, sangat tepat bila dijadikan sebagai momentun kesungguhan menghentikan korupsi dan penegakan hukum.

Semangat pembangunan kita sekarang adalah bottom up, menanggalkan sistem top down - yang sesungguhnya cocok dipakai pejabat dalam memberi contoh nyata menjadi warga negara yang baik. Dalam rangka menunjukkan suri teladan nyata bagi rakyat itulah, tak berlebihan jika pejabat memanfaatkan momentum peringatan Detik-detik Proklamasi dan pengibaran Merah Putih nanti. Mereka yang korupsi menyampaikan pengakuan dan mengembalikan hasil korupsiannya ke negara tanpa perlu ada tangan-tangan hukum menjangkaunya. Tak hanya dengan kata-kata seperti selama ini. Siapa berani memulai? Siapa ingin menjadi lanang tenan (kesatria)? (90j)

- Prayitno, wartawan Suara Merdeka.