KENDAL- Rencana Pemkab Kendal membangun sejumlah kios di Terminal Angkudes Weleri, ternyata belum disetujui pedagang. Berkait dengan rencana itu para pedagang Pasar Weleri I yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Weleri (Hapsari) menyatakan keberatan.

''Kami merasa keberatan terhadap kebijakan Pemkab yang berencana membangun 102 kios di terminal ini. Sebab, kondisi ekonomi pedagang di Pasar Weleri I dipastikan makin terjepit,'' tandas Sekretaris Hapsari Karyadi, belum lama ini.

Pemilik kios Roman Collection Blok E Pasar Weleri I tersebut menambahkan, sejak beberapa waktu lalu aktivitas puluhan pedagang Pasar Weleri, utamanya pedagang pemiliki kios di dalam pasar, sepi.

''Jika rencana pembangunan itu tetap direalisasikan, maka lebih banyak lagi pedagang yang gulung-tikar. Tahun ini kegiatan jual beli mereka terasa menurun drastis. Sehingga, sebagian di antara mereka terpaksa menjual kiosnya dan memilih berjualan di emperan depan pasar menjadi PKL.''

Kondisi tersebut, lanjut dia, tidak terlepas dengan rencana pembangunan pasar hasil bumi di Jl Mekarsari Weleri, yang dibangun menggunakan APBD Rp 3,75 miliar.

''Sebanyak 90 anggota dari total anggota Hapsari yang mencapai 1.200 pedagang, saat ini menemui kesulitan ekonominya karena menurunnya jumlah pembeli. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa gulung tikar atau bangkrut. Selain beralih menjadi PKL, di antara mereka terpaksa harus menjadi TKI,'' ujar dia.

Pihaknya sangat berharap agar Pemkab mendengarkan aspirasi itu. Sebab, mereka berulang kali menyampaikan aspirasinya kepada Dinas Pasar. Namun, ternyata belum memperoleh respons, yaitu menghentikan pembangunannya.

Tetap Berjalan

Hal senada diutarakan tokoh masyarakat Weleri, Khafid Shirotudin. Dia secara tegas tegas meminta Pemkab menghentikan pembangunan kios di terminal Angkudes Weleri.

''Selain tak sesuai dengan RUTRK, saya juga menyinyalir adanya bisnis dalam birokrasi. Saya juga menduga, rencana pembangunan kios belum melalui studi analisa dampak lingkungan (amdal).''

Artinya, kata dia, masyarakat membutuhkan ruang sabuk hijau di tengah Kota Weleri. Sebab, hingga sekarang ruang itu belum ada.

''Kawasan Kota Weleri penuh sesak oleh pembangunan pasar. Saya menyinyalir pembangunan sejumlah pasar dimanfaatkan sebagai peluang 'bisnis' dalam birokrasi,'' tandasnya.

Di sisi lain, lokasi yang tidak strategis justru dibangun melalui APBD. ''Dari sini saya menarik kesimpulan, lokasi yang diperkirakan tak menguntungkan dibebankan ke Pemkab, sementara yang menguntungkan dibangun dengan swakelola.''

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Drs Kuncahyadi mengatakan, pembangunan kios di terminal tidak mungkin dihentikan. ''Pembangunan akan tetap berjalan sebab sudah sesuai dengan RUTRK yang dibuat 1997 Kecamatan Weleri. Lahan terminal yang akan diperuntukkan kawasan perdagangan ini, berlaku 10-20 tahun ke depan.''

Soal pilihan pendanaan lewat APBD atau swakelola, keputusannya tergantung pada kesepakatan pedagang yang menempati lokasi pasar itu.

''Yang pasti, hasil penjualan pasar lewat proyek swakelola masuk ke PAD. Tidak benar, jika ada informasi yang menyebutkan hasil penjualan itu masuk ke kantong pribadi,'' tandasnya. (G15-91)