WONOGIRI- Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi SH melayangkan surat permohonan penundaan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) ke Presiden.

Sebab, kenaikannya dinilai memberatkan warga pedesaan di daerahnya. ''Kami memohon kenaikan PBB agar ditunda,'' kata Bupati.

Berkait dengan keluhan masyarakat soal itu, sebelumnya Ketua Komisi IV DPR-RI Drs H Sumaryoto (Suara Merdeka, 3/8), mendesak Bupati agar berani mengusulkan penundaan kenaikan PBB yang memberatkan rakyat. Dia menilai, tindakan menaikan PBB tidak populis.

Kabag Humas Eko Muslich Martono SE MM, Selasa (10/8) menyatakan, surat permohonan Bupati itu telah dikirim kepada Presiden.

Penundaan kenaikan PBB telah diumumkan kepada masyarakat, setiap Bupati melakukan tilik desa.

Mengenai tindak lanjutnya, kata Kabag Humas, secara teknis akan ditangani oleh instansi yang berwenang.

Namun, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Drs Budisena MM menyatakan, pihaknya belum mengetahui bagaimana harus menyikapi kemunculan permohonan tersebut.

''Maaf, untuk sementara beri kami kesempatan untuk tidak berkomentar. Karena Pak Bupati sudah melayangkan surat permohonan penundaan kenaikan,'' kata Budisena.

Dia membantah ada kenaikan PBB. Sebab yang terjadi adalah penyesuaian dengan nilai jual objek pajak (NJOP), yang dilakukan melalui mekanisme sistem informasi manajemen objek pajak (Sismiop). (P27-49r)