KENTINGAN- Keputusan Rektor UNS Prof Dr dr HM Syamsulhadi SpKJ yang disampaikan melalui telepon kepada para mahasiswa pada aksi Senin (9/8), segera ditindaklanjuti rektorat setempat.

Kemarin, pihak rektorat menyebarkan undangan ke sejumlah pihak guna membahas kenaikan SPP dan penetapan Biaya Pengembangan Institusi (BPI).

Undangan ditujukan kepada Rektor, para Pembantu Rektor, Kepala Biro, seluruh Dekan, Presiden dan Mendagri BEM UNS, Ketua Dema UNS, seluruh Presiden BEM fakultas, dan seluruh Ketua Dema fakultas. Isinya, agar pihak-pihak itu menghadiri pertemuan pada Kamis (12/9), untuk pembahasan peninjauan kembali SK kenaikan SPP dan BPI.

"Waktu pertemuannya pukul 10.00-11.00, di ruang sidang II Kantor Pusat. Undangannya, hari ini sudah kami sebar," kata Pembantu Rektor (PR) III UNS Drs Totok Sarsito SU MA.

Agar diketahui, nilai SPP pada SK itu naik dari semula Rp 375 ribu menjadi Rp 500 ribu per semester. Sedangkan pemungutan BPI ditetapkan senilai Rp 1 juta bagi mahasiswa jurusan noneksakta dan Rp 1,5 juta untuk eksakta. Keputusan itu, menimbulkan reaksi mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UNS.

Berdalih sebagai kakak bagi mahasiswa baru, mereka menggelar sejumlah aksi. Di antara demo yang digelar seratusan mahasiswa pada Jumat (6/8) lalu, mereka menyampaikan maklumat kepada Rektor, di antaranya menuntut rektorat agar merespons aspirasi KBM yang menolak keputusan itu.

Skema

Rektorat juga diminta membahas kembali kebijakan tersebut bersama mahasiswa. Hingga batas akhir maklumat, Senin (9/8) siang, KBM memaksa Rektor yang sedang berdinas di Jakarta, untuk memberikan jawaban atas tuntutan mereka melalui telepon seluler. Rektor pun antara lain menyatakan akan meninjau kembali keputusan kenaikan SPP dan penetapan BPI. (Suara Merdeka, 10/8)

Kini, seperti kata Rektor, jajaran rektorat tengah menyiapkan skema untuk memberikan keringanan atau kemudahan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Caranya, bisa dengan penundaan pembayaran uang kuliah, diangsur, atau mungkin dikurangi jumlahnya, sampai pada yang tak mampu akan dibebaskan.

"Soal penyusunan skema saya tidak tahu, karena bukan bidang saya. Tetapi khusus yang menyangkut bidang kemahasiswaan, berkas-berkas untuk menjelaskan sudah saya siapkan," jelas Totok Sarsito.

Di antara biaya bidang kemahasiswaan itu, rencana perbaikan GOR dan stadion yang biayanya mencapai sekitar Rp 1,8 miliar. Juga berbagai peralatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang kisaran biayanya sekitar Rp 1,7 miliar. "Jadi biar mahasiswa tahu, butuh dana besar itu bagi kebutuhan mahasiswa juga," tegasnya.

Secara terpisah Presiden BEM UNS, Nafi Asrori menyatakan, sudah mengetahui adanya undangan dari rektorat untuk menghadiri pertemuan hari Kamis (12/8) besok. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan berbagai konsep untuk pembahasan pada forum tersebut.

"Yang jelas, kami tetap menginginkan SPP bagi mahasiswa baru tetap Rp 375 ribu dan tidak dinaikkan Rp 500 ribu. Tapi, semua itu tergantung pada pertemuan dengan Rektor nanti," tuturnya. (D11-17b)