SEMARANG- Realisasi penyaluran kredit KPR bersubsidi melalui 31 bank yang ditunjuk pemerintah dengan alokasi Rp 450 miliar, baru terealisasikan 25% atau Rp 112,5 miliar.

Persentase tersebut digunakan untuk subsidi pembelian dan pembangunan rumah dengan harga maksimal Rp 36 juta sebanyak 37 ribu rumah.

"Hingga akhir tahun ini pemerintah menargetkan alokasi subsidi itu bisa mencakup pembiayaan untuk kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (RSS) sebanyak 150 ribu unit rumah," kata Ir Endang Widayati Martono, Direktur Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Wilayah Tengah, kemarin.

Dia mengemukakan hal itu di sela-sela "Sosialisasi Dukungan Fasilitasi Perbankan dalam Penataan Kawasan Kumuh," di Hotel Grasia, kemarin.

Acara yang dihadiri pelaku perbankan dan anggota Perbarindo Jateng itu dibuka oleh Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Jateng, Ir Sudanti MS.

Lebih lanjut Endang menjelaskan, masih kecilnya realisasi tersebut disebabkan oleh minimnya informasi yang diperoleh masyarakat atas program ini. Padahal, pemerintah pusat sudah mencanangkan program subsidi sejak akhir tahun 2003.

"Karena itu, kami terus melakukan sosialisasi ke perbankan dan BPR sebagai salah satu lembaga keuangan yang diharapkan bisa mendukung penyaluran kredit subsidi tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk penyaluran subsidi KPR dibagi dalam 3 kelompok sasaran berdasarkan penghasilan masyarakat, yakni kelompok I berpenghasilan Rp 900 ribu-Rp 1,5 juta, kelompok II berpenghasilan Rp 500 ribu-Rp 900 ribu, kelompok III berpenghasilan Rp 350 ribu-Rp 500 ribu.

"Dengan adanya subsidi tersebut, maka harga jual RS/RSS atau RS-Sehat bisa ditekan, sehingga terjangkau masyarakat marjinal," tandasnya.

Dalam kaitannya dengan subsidi RS/RSS, menurut perhitungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, untuk warga yang berpenghasilan di atas Rp 1,5 juta sebulan, tak perlu subsidi karena dianggap mampu membangun rumah sendiri. Sementara untuk warga yang pendapatannya di bawah Rp 350.000 sebulan, besarnya subsidi RS/RSS diperkirakan sekitar Rp 3,5 juta.

Untuk warga yang pendapatannya Rp 750.000, besarnya subsidi diperkirakan sekitar Rp 2,5 juta. Dan untuk warga dengan pendapatan Rp 1,5 juta, besarnya subsidi sekitar Rp 2 juta. Sementara besarnya subsidi suku bunga KPR rata-rata 6% dengan jangka waktu hingga 10 tahun,

Ir Sudanti MS menambahkan, di Jateng kebutuhan rumah baru per tahun sekitar 66.504 unit akibat pertumbuhan penduduk dan keluarga baru. Selain itu, kekurangan jumlah rumah sesuai target tahun 2003 sebanyak 708.840 unit. "Jumlah itu belum termasuk rumah tidak layak huni di kantong-kantong permukiman kumuh yang jumlahnya mencapai 2,43 juta unit," jelas Sudanti.

Dia mengungkapkan, dari sisi permintaan, kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas. Ini tergambar dari pendapatan sekitar 70% rumah tangga perkotaan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan. Adapun kendala pasokan di bidang perumahan terutama disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan perumahan.

"Peran perbankan perlu ditingkatkan melalui program chanelling, termasuk BPR yang sudah berpengalaman menggarap sektor masyarakat kecil," tandasnya. (G2-82)