WONOSOBO- Bupati Wonosobo Drs H Trimawan Nugrohadi mengatakan, pada 2005 semua siswa SD/MI negeri ataupun swasta, terutama dari keluarga kurang mampu, akan dibantu pembebasan biaya Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP). Dengan demikian, nantinya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya hanya karena alasan biaya.

Dalam kaitan ini, Pemkab telah menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk membantu biaya SOP bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun untuk menggratiskan siswa SD/MI tersebut, masih menunggu persetujuan DPRD.

Hal itu disampaikan Bupati ketika membuka pembelajaran perdana program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 2004-2005 di SD Wonorejo, Kecamatan Selomerto, kemarin.

Pembelajaran program PLS putaran terakhir itu diikuti warga belajar di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Mojotengah, dan Kecamatan Watumalang. Pembelajaran program PLS khusus bagi warga belajar yang tak berdaya/kurang mampu dari segi perekonomian.

Soal gedung SD yang rusak berat, Trimawan mengungkapkan, ketika dirinya dilantik menjadi bupati pada Oktober 2000, di Wonosobo terdapat 280 gedung SD yang hampir ambruk.

Sehubungan dengan hal itu, untuk meningkatkan kenyamanan dan menunjang gairah pembelajaran, secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, gedung-gedung SD yang rusak pun direhab. Dalam kurun hampir empat tahun terakhir masa jabatannya, tercatat 80-90 buah gedung SD sudah dibangun kembali.

Masalah pendidikan mendapat perhatian besar dari Bupati. Bahkan, sektor pendidikan ditempatkan dalam urutan pertama rencana strategis (renstra) Wonosobo. Bupati berkeinginan besar untuk memajukan pendidikan masyarakat pegunungan tersebut.

"Jika rakyat bodoh, kekayaan yang dimiliki tidak ada gunanya. Bahkan, bila rakyat terus bodoh maka kekayaan negara pun bisa habis," ujarnya.

Kesubdin Dikluseporabud Dinas Pendidikan Nasional Wonosobo Drs Edy Nurwanto menyebutkan, warga belajar yang mengikuti program PLS tidak dipungut biaya. Bahkan, warga belajar yang mengikuti kelompok usaha bersama memperoleh keterampilan dan bantuan modal usaha.

Mengenai keaksaraan fungsional (buta huruf), Edy mengemukakan, kegiatan pembelajaran diselenggarakan oleh tim penggerak PKK. Pesertanya terdiri atas anak-anak drop out SD ataupun yang tidak bersekolah. Proses pembelajaran berlangsung enam bulan. Mereka pun diberikan dan diarahkan pada keterampilan sebagai bekal terjun ke masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati menyerahkan buku modul untuk menunjang pembelajaran program PLS yang diterimakan kepada perwakilan dari empat kecamatan.(P55-76j)