JAKARTA- Operasi penggusuran belakangan ini, terakhir di Pasar Tanah Abang Jakarta, disinyalir sebagai upaya pembusukan karena bisa menimbulkan sikap anti-Pemerintah Pusat. Karena itu Presiden Megawati Soekarnoputri pun diminta menghentikan aksi penggusuran tersebut.

Sinyalemen itu disampaikan cawapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasyim Muzadi. Dia mencurigai adanya nuansa politis di balik gencarnya aksi penggusuran tersebut.

"Setiap ada penggusuran yang disalahkan Pemerintah Pusat. Padahal itu wewenang tiap-tiap daerah karena otonomi daerah," kata Hasyim Muzadi seusai selamatan peresmian Media Center Tim Kampanye Mega-Hasyim di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta Selatan kemarin.

Pada kesempatan itu Hasyim hadir didampingi Ketua Tim Kampanye Megawati-Hasyim, Sutjipto dan Sekretaris, Heri Akhmadi.

Ketua PBNU nonaktif itu menyatakan, penggusuran yang banyak terjadi di daerah itu merugikan kubunya karena setiap kali penggusuran terjadi yang disalahkan tetap Pemerintah Pusat. Hasyim tidak menutup-nutupi kecurigaannya penggusuran itu berindikasi politis karena gejalanya pernah terjadi dalam rentang waktu 30 tahun ke belakang.

Sehubungan dengan itu, dia akan mengimbau Presiden Megawati menginstruksikan penghentian penggusuran-penggusuran oleh pemda-pemda seluruh Indonesia. Dia juga mengatakan akan meminta daerah mewaspadai penggusuran yang terjadi.

Kecelakaan

Selain penggusuran, lanjut Hasyim, hal lain yang patut dicurigai ialah kerapnya terjadi kecelakaan belakangan ini. Persoalannya juga serupa, setiap terjadi kecelakaan yang dianggap bertanggung jawab adalah Pemerintah Pusat.

Hasyim mengungkapkan, penggusuran bukanlah cara tepat untuk mengurangi kemiskinan rakyat. Karena itu harus dicari akar persoalan mengapa masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan.

Sebagai catatan, kasus penggusuran paling mencolok ialah yang terjadi di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, pekan lalu. Selain diwarnai kekerasan, penggusuran itu juga menyebabkan jatuhnya korban luka-luka. Beberapa wakil rakyat setempat mencurigai hal itu akibat kebijakan yang ditempuh pihak Administrasi Pelabuhan (Adpel) Makassar.

Di Jakarta para pedagang pasar Tanah Abang saat ini resah setelah mendengar rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan ribuan pedagang setempat ke lokasi lain. Hampir 10.000 pedagang dan kalangan terkait di Pasar Tanah Abang turun ke jalan untuk menentang kebijakan Gubernur Jakarta Sutiyoso tentang hal itu. (di-18i)