Dr Nugroho MPSiSM/Widodo Prasetyo

LANGKAH Kapolda Jateng Irjen Chaerul Rasjid menghentikan judi toto gelap (togel) di wilayah kerjanya adalah positif jika dilihat dari perspektif moralitas untuk membangun masyarakat yang sehat. Namun, menurut staf pengajar Teori Kepribadian Program Pascasarjana Unnes Dr Nugroho MPSi, langkah tersebut tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Sebab penyelesaian masalah perjudian tidak sesederhana itu.

Diakui atau tidak, togel di Semarang sudah menjadi subsistem ekonomi tersendiri. Praktik judi tebak angka tersebut berkelindan dengan perputaran kapital dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, lanjut Nugroho, pemerintah seharusnya tidak gegabah. Setelah menutup togel, mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dampak sosial akibat kebijakan itu harus diperhatikan.

Pertama masalah pengangguran. Togel memiliki jaringan yang luas. Bisnis judi tersebut melibatkan ribuan orang yang bergantung di bawahnya. Sebelum menutup togel seharusnya pemerintah menyiapkan alternatif pekerjaan untuk mereka.

"Mereka itu telah terbiasa melakukan pekerjaan ringan tetapi bergaji besar. Hal-hal semacam ini juga harus dipertimbangkan. Tentu saja mereka enggan ketika ditawari pekerjaan kasar seperti kuli batu dan sejenisnya. Ini PR besar yang harus diselesaikan," ujar Nugroho.

Dampak sosial lainnya adalah kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas setelah penutupan togel. Memang selama ini belum ada teori ilmiah yang menjelaskan keterkaitan dua variabel tersebut.

Untuk bertahan hidup para mantan agen, subagen, dan pengecer itu membutuhkan pekerjaan. Dengan tidak adanya pekerjaan, mereka cenderung melakukan tindakan kriminal.

"Ada asumsi yang mengatakan, sebelum menjadi pengecer togel, sebagian di antara mereka telah menggeluti dunia hitam. Sangat mungkin, mereka akan kembali ke dunia asalnya itu," jelasnya.

Sementara itu di ranah kultural, judi sudah menjadi bagian hidup masyarakat pada semua lapisan. Perlu dipertimbangkan pula ada sekelompok orang dalam masyarakat yang menjadikan judi sebagai kebutuhan. Mereka menikmati perasaan berdebar ketika bertaruh dalam perjudian.

Perlu Regulasi

Pada ranah kultural, judi belum menjadi persoalan. "Masyarakat Jawa, misalnya, biasa bermain judi saat melek-melek mitoni bayi. Hal itu semata-mata sebagai wujud tradisi. Namun manakala sudah merambah ke wilayah industri, judi memerlukan regulasi.

"Selama ini tidak ada kejelasan aturan sehingga keuntungan bisnis judi tidak terakumulasi pada satu pihak saja. Yang diuntungkan hanya bandar dan aparat yang ada di belakang mereka, sedangkan masyarakat konsumen selalu dikalahkan. Seharusnya ada timbal balik yang sepadan untuk masyarakat," kata Nugroho.

Ada dua varian model penanganan perjudian. Di antaranya lokalisasi, seperti yang dilakukan Malaysia, atau dilegalkan seperti dianut Thailand. Namun di Indonesia kedua model tersebut sulit dipraktikkan. Lokalisasi perjudian, misalnya, memang mempunyai efek edukatif. Mereka yang masuk ke tempat tersebut hanya mereka yang benar-benar punya niat dan sejumlah uang. Namun, model tersebut tidak efektif karena sebagian besar pecandu togel adalah masyarakat lapisan bawah.

Sementara itu model pelegalan akan membentur tembok besar bernama moralitas dan agama. Para moralis dan pemuka agama akan menolak secara tegas jika perjudian dilegalkan.

Dalam menangani perjudian, imbuh Nugroho, sikap pemerintah selama ini ambivalen. Secara resmi mereka tidak memberikan izin, tetapi diam-diam membiarkannya. Sudah menjadi rahasia umum, langgengnya perjudian karena ada aparat yang menjadi pelindung di belakangnya.

"Itu didukung oleh kecenderungan masyarakat yang hipokrit, berteriak-teriak memerangi perjudian, tetapi suka bertaruh saat nonton bola."

Nugroho berharap langkah penutupan togel yang dilakukan Polda Jateng tidak bertendensi politik. Selain itu, dia juga menyatakan langkah tersebut masih memerlukan pembuktian. "Sejauh mana keseriusannya, hanya waktu yang akan membuktikan. Apakah hanya hangat-hangat tahi ayam? Saking seringnya melakukan itu, ayamnya pun sudah kehabisan tahi. Masyarakat sudah bosan," kata dia.

Perlu Komunikasi

Sementara itu pakar sosiologi hukum Universitas Diponegoro Prof (Emeritus) Dr Satjipto Rahardjo SH menyatakan, polisi memang bertugas mencegah dan meniadakan penyakit masyarakat (pekat). Termasuk di dalamnya penanganan perjudian, peredaran minuman keras, dan semacamnya. Tugas itu untuk mengantisipasi timbulnya komplikasi sosial akibat penyakit masyarakat tersebut.

Hal-hal yang dinilai oleh polisi berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat perlu ditindak, termasuk togel.

Mengenai dugaan yang berkembang di masyarakat, penutupan togel merupakan salah satu bentuk pengalihan konsentrasi masyarakat, Satjipto enggan memberikan komentar.

Dalam unjuk rasa masyarakat menyusul penutupan togel beberapa waktu lalu, pedemo menuduh Kapolda menggunakan togel sebagai pengalih isu. Sebab, penutupan togel dilakukan sesudah kasus VCD dukungan polisi ke pasangan capres/cawapres Mega-Hasyim terungkap ke publik.

"Yang terpenting bagi polisi sekarang adalah membangun komunikasi yang bagus dengan masyarakat. Penutupan togel merupakan upaya Kapolda menegakkan peraturan. Namun jika pelaksanaanya menimbulkan pro-kontra, itu soal lain. Bagaimana polisi mengomunikasikannya kepada masyarakat sehingga tidak timbulkan penafsiran macam-macam, itulah yang terpenting," kata Satjipto.

Saat ini ide-ide tentang polisi telah berkembang maju. Kepolisian berbasis masyarakat (community base policing) sudah mulai dilakukan. Penegakan tugas polisi dalam kerangka besar penegakan hukum perlu terus-menerus didorong maju. Sekali lagi, hal itu perlu ditopang oleh komunikasi kepada masyarakat. Faktor komunikasi itu penting dengan upaya membangun pengertian, bukan tindakan represif.

"Masyarakat yang telah diberitahu akan bisa menangkap kenapa suatu keputusan itu dilakukan, kenapa togel ditutup, dan sebagainya. Hal itu akan mengurangi reaksi negatif masyarakat sehingga tidak muncul kekagetan dalam masyarakat," tandas Satjipto.(Rukardi, Achiar M Permana- 18i)