SABTU Legi, 7 Agustus 2004 (hari ini-Red), Pati memperingati hari jadi yang ke-681. Dalam merefleksi momentum peringatan hari jadi itu, sebagai kabupaten yang mempunyai latar belakang sejarah dengan kultur masyarakat petani dan nelayan, memang gampang-gampang susah.

Karena itu, upaya merombak pola pikir masyarakat pun seperti hanya berjalan di tempat, atau bahkan boleh dibilang masih terlalu jauh dari harapan. Hal itu terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat petani dan nelayan, tapi juga di kalangan "priyayi" atau "punggawa" pemerintahan yang notabene adalah para birokrat.

Khusus kalangan yang disebut terakhir, selama ini memang hanya terbelenggu pada sikap rutinitas. Yakni datang ke kantor melaksanakan pekerjaan seadanya, dan kebanyakan dari mereka pegawai muda, bahkan menghabiskan waktu dengan bermain game di komputer. Jika hal itu dicermati lebih jauh, faktor penyebab utama adalah antara rasio kebutuhan pegawai dan beban kerja yang tidak seimbang. Tetapi, hal itu sebenarnya bisa dihapuskan, bila kalangan birokrat mau mengubah pola pikirnya, sehingga timbul inisiatif untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas kerja.

Untuk mencari contoh rendahnya produktivitas kerja birokrat itu, paling mudah ditemukan di lingkungan jajaran setda. Jika lebih digeneralisir lagi, hal tersebut bisa dilihat di jajaran Kantor Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP).

Dengan personel lebih dari 40 orang dan setiap hari berseragam lengkap, tugas utamanya adalah mengawal, mengamankan, dan menegakkan peraturan daerah (perda). Selain itu juga sebagai salah satu unsur pengatur ketertiban masyarakat.

Namun yang lebih nampak menonjol dalam keseharian, justru pelaksanaan tugas pengawalan Bupati, bila melakukan kegiatan di lapangan. Sehingga tugas di bidang ketertiban masyarakat pun terabaikan, terutama ketertiban masyarakat di pusat-pusat kegiatan perkotaan.

Sebut saja, adanya trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, justru didirikan warung untuk menggelar berbagai dagangan, mulai dari makanan, minuman, kacamata, ikan hias, majalah, serta koran/tabloid seronok. Lihatlah di ujung perempatan Rogowangsan, jika ke barat masuk Jalan KH Wahid Hasyim dan ke selatan Jalan Dr Sutomo.

Di jalan terakhir itu dengan berdirinya sebuah pusat perbelanjaan swalayan, muncul juru parkir liar dengan seenaknya memasang tanda tempat parkir, meskipun lokasi itu menutup bagian depan beberapa toko di jalan tersebut. Menuju ke selatan lagi, masuk Jalan Mr Iskandar, truk pengangkut beras dan hasil pelawija melakukan bongkar muat di dua sisi jalan.

Kesemrawutan di jalan provinsi yang menghubungkan Pati-Purwodadi setiap hari pun tak bisa dihindari, terutama pagi hari. Belum lagi parkir kendaraan roda empat yang menghabiskan sebagian badan Jalan P Diponegoro, tepatnya di depan lembaga pendidikan dan Toko Swalayan Yaumi Fatimah.

Mau contoh lagi? Lihat semrawutnya halaman depan Pasar Puri Baru dan Jalan Kolonel Sunandar. Dokar dan becak mangkal seenaknya menungu penumpang, juga di pertigaan Gemeces, bus antarkota dalam provinsi dan atarkota antarprovinsi, serta angkot tak jauh berbeda.

Hal yang sama juga bisa kita lihat sehari-hari di luar Terminal Bus Sleko, terutama ke arah Gabus. Itu baru segelintir contoh kesemrawutan yang ada di kota dan masih ditambah lagi warung "emplek-emplek" di sepanjang jalan depan RSD RAA Soewondo.

Keseluruhan

Bagaiamana dengan kondisi kecamatan-kecamatan atau desa-desa di wilayah kabupaten ini? Sebenarnya sudah dicanangkan satu rumusan untuk penataan, yang dikenal dengan penataan dan pengembangan segi tiga Pati-Tayu-Juwana (Titana).

Hanya yang tergarap, meskipun belum optimal baru Pati dan Juwana. Sedangkan Tayu, entah sampai kapan warganya bisa mengubah pola pikir untuk mewujudkan sebagai daerah pengembangan dan pusat pertumbuhan, jika hanya terjebak kepentingan kelompok semata. Pasalnya, sekelompok pedagang tetap mempertahankan tuntutan Pasar Tayu harus direnovasi. Dengan kata lain, kelompok tersebut menolak untuk pindah dari pasar kumuh, tapi letaknya di tengah-tengah ibu kota kecamatan yang juga sama-sama kumuh dan semrawut.

Adapun tugas lain yang masih berat untuk dipikul oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat adalah program "Basahi" Pati Selatan. Ratusan ribu warga masyarakat yang tersebar mulai dari Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Winong, Pucakwangi, Jaken, dan Jakenan yang kegiatan pokoknya bercocok tanam jelas sangat membutuhkan sarana irigasi.

Irigasi sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh para petani, karena lahan pertanian selama ini adalah tanah tadah hujan. Mengapa tidak dirintis dan dilakukan mulai sekarang, dari pada terjebak obsesi untuk menata dan mengembangkan Tayu? (Alman Eko Darmo-15b)