SEMARANG- Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) di tingkat kecamatan akan dijadikan kantor cabang, setelah rencana merger BPR-BKK di Jateng terealisasi. Adapun untuk kantor pusat kendali operasional akan berada di Semarang.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina BPR-BKK Jateng yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Mardjijono SH, terkait dengan adanya rencana pemerintah provinsi melakukan penggabungan lembaga keuangan mikro tersebut.

"Rencana merger ini sampai saat ini masih terus dalam kajian dan soal kapan realisasinya belum bisa kami pastikan. Yang jelas, merger ini tidak akan merugikan nasabah maupun karyawan," tegas dia saat ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut dia, dalam master plan kajian merger ini, nantinya seluruh BPR-BKK di Jateng yang jumlahnya sekitar 510 buah akan dijadikan satu. Dengan demikian, jika sebelumnya BPR-BKK di kecamatan-kecamatan merupakan satu unit usaha yang berdiri sendiri, maka setelah merger statusnya menjadi kantor cabang, di bawahnya kantor cabang pembantu.

"Dengan begitu dari sisi bisnis akan menjadi lebih efisien dan koordinasinya akan lebih mudah," tandas dia.

Selain itu, ia menambahkan efektivitas kerja sama dengan masyarakat dalam hal ini nasabah akan lebih terkoordinasi. Sekarang ini dengan banyaknya BPR-BKK yang tersebar di seluruh pelosok wilayah hingga desa-desa kontrolnya juga masih terlalu rumit. "Ini disebabkan banyaknya manajemen birokrasi yang harus dilewati. Intinya, merger ini akan membawa kinerja lembaga keuangan mikro ini menjadi lebih baik," ujar Mardjijono.

Meski demikian, merger akan tetap dilakukan secara selektif dan bertahap. Ini dilakukan agar BPR-BKK yang kinerjanya baik tetap bisa terjaga, sementara yang kurang menggembirakan akan mendapat bimbingan.

Pengawasan Khusus

Namun, Mardjijono tidak menyinggung berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk proses merger ini. Akan tetapi, ia yakin akan lebih banyak membawa dampak positif. "Dalam proses merger ini, kami sudah belajar dari Jawa Timur yang sudah melaksanakan terlebih dahulu," ujarnya.

Mengenai rencana BPR-BKK yang akan dimerger dalam waktu dekat, Mardjijono mengatakan antara lain BPR-BKK Kabupaten Semarang, Blora, Klaten, Purwodadi. "Sedangkan yang masih dalam pengawasan khusus BI yang jumlahnya sekitar 12 buah sudah kami back up penuh agar bisa kembali memperbaiki kinerja," kata dia tanpa menyebut nama ke-12 BPR-BKK.

Dia menegaskan bahwa proses merger ini berbeda dengan merger bank umum. Masyarakat dalam hal ini nasabah diharapkan tidak perlu resah. Merger BPR-BKK milik 35 pemerintah kabupaten dan kota di provinsi ini, lanjut dia, juga akan memudahkan BI dalam mengawasi kegiatan mereka. Selain itu, jenjang karier karyawannya akan lebih bagus karena BPR-BKK memiliki banyak cabang di daerah. (G2-82)